Rapat DPRD Bersama Pemda Buteng Sepakati TPP Guru “Bermasalah” Segera Dibayar Sebelum Lebaran

118
Ketgam: Sidang pembahasan TPP Guru yang dipimpin oleh Ketua DPRD, Bobi Ertanto, dengan dihadiri oleh kadis PK, kepala BKPSDM dan para guru, Senin (10/05/2021) (Arwin/Satulis.com)

SATULIS.COM, BUTON TENGAH – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Tengah (Buteng) bersama Pemkab Buteng yang dihadiri instansi terkait, membahas polemik TPP sejumlah guru, Senin (10/05/2021).

Oleh BKPSDM Buteng, sebanyak 113 guru tidak akan dibayarkan TPPnya berkaitan dengan masalah absen elektronik (absen Finger). Namun dalam rapat tersebut telah disepakati akan dilakukan pembayaran secara menyeluruh, paling lambat 2×24 jam.

Rapat dipimpin langsung oleh ketua DPRD Buteng, Bobi Ertanto. Para legislator Buteng tampak tidak sepakat dengan keputusan yang diambil pihak BKPSDM Buteng.

- Advertisement -

“Mungkin saya akan menjelaskan terkait verifikasi TPP ini. Tadi Kabag Umum telah sampaikan tujuan pemberian TPP ini adalah pertama meningkatkan pelayanan, kedua disiplin, kinerja dan diantaranya integritas. Untuk integritas ini yang akan saya garis bawahi,” tutur Samrin Saerani, Kepala BKPSDM saat mengikuti forum.

Menurutnya, kata integritas itu merupakan perpaduan antara kata dan perbuatan. Sebab telah terjadi beberapa kasus ditahun sebelumnya (2020) ada absen manual berbeda dengan absen finger.

“Jadi kita ini belum bisa dipercaya kalau kita setor tanda tangan itu hadir jam 7 hadir jam 7 betul, kalau finger tidak bisa bohong. Jadi kami banyak dapati yang manipulasi seperti itu karena bisa dilihat melalui histori mesinnya ada ditemukan itu 1 jari dipakai 5 orang sekaligus,” katanya.

Akibatnya, lanjut Samrin, jika ada sekolah yang hanya menyetorkan absensi manual backupan finger akan ditolak. Kalau ada masalah dengan mesin fingernya karena tidak bisa dilakukan penarikan data maka Ia menyarankan agar dilakukan pergantian mesin (sekolah beli finger baru).

“Sebelumnya kita sudah pernah sampaikan (ditahun 2020) kalau tidak bisa ditarik datanya jangan pakai mesin ini (finger), karena ditahun 2021 ini akan semakin ketat karena oleh BPK itu dianggap persoalan, sebab data yang diambil dari mesin bukan absen manual,” lanjutnya.

Baca Juga :  Temuan BPK Soal Dugaan Pungli, Pemda Buteng Gunakan Perda Induk

Meski begitu, tambah Samrin, Ia tidak menampik bahwa dalam Perbub tepatnya dalam pasal 18 ayat 2 dalam tata cara verifikasi dan permintaan TPP menyebutkan bahwa selain finger print, daftar hadir/absesnsi dapat disetorkan.

Namun dipasal 16 huruf l berbunyi lain dengan mengatakan bahwa apabila semua PNS dalam 1 unit kerja bila terbukti terdapat manipulasi kehadiran maka dipastikan tidak masuk kriteria sebagai penerima TPP sebagaimana kasus ditahun 2020 lalu.

“Kalau absen manual ini kami tidak bisa percaya. Faktanya, absen tanda tangan dan finger print banyak perbedaan,” tuturnya.

Mendapat penjelasan seperti itu, La India politisi PAN dari komisi I langsung bereaksi. Menurutnya pihak BKPSM tidak perlu menuntut lebih kepada pihak guru dengan adanya finger print.

Tak bisa dipungkiri, saat ini tugas mulia yang dilakukan oleh guru sudah sangat baik dimana untuk mencerdaskan putra putri daerah Buteng.

“Kita mau kemanakan guru yang ada di Buton Tengah ini. Mereka ini sudah mencerdaskan anak anak kita, kalau misalkan ada masalah disekolah kan masih ada komite dan ini terlepas dari apa yang disampaikan oleh kepala BKD, mohon maaf ini,” kata La India.

Terlepas dari semua aturan yang ada, masih kata La India, toh aturan atau Perbub itu diatur juga oleh daerah.

“Tahun 2020 lalu DPRD sudah ketuk palu bahwa semua TPP guru harus diterimakan, kalaupun ada kekeliruan mari kita bina atau luruskan demi anak anak kita,” bebernya.

Sementara itu, Tasman dari komisi III menanggapi persoalan TPP guru yang rencananya tidak dibayarkan merupakan hal yang sepele.

“Sebenarnya persoalannya sederhana, karena hanya membahas soal data kehadiran saja itu ji masalahnya. Yang satu berdasarkan data finger disaat yang sama ada juga daftar hadir yang secara tertulis ditanda tangani oleh dewan guru. Untuk itu barometernya kita harus kembalikan pada Perbub,” tutur Tasman.

Baca Juga :  Lawan Narkoba, Pemda Buteng Gandeng BNN Periksa Urin ASN

Kalau misalkan menurut Perbub bahwa aturan tidak ada yang dilanggar, tambah politisi PKS itu, baiknnya diselesaikan saja.

“Kalau soal teknis itu saya kira bisa diselesaikan. Karena banyak kasus di Buteng ini memang ketika ada guru yang telah melakukan finger tapi saat di print out hasilnya tidak keluar karena tidak terbaca sistem. Ini artinya bahwa finger di Buteng tidak bisa kita seragamkan untuk dijadikan dasar penerimaan TPP dari sisi kehadirannya,” tambahnya.

“Kan guru sudah finger tapi saat di print out sistemnya tidak terbaca. Sekarang saya mau tanya disini, yang salah itu manusianya, gurunya atau fingernya? kalau misalkan fingernya yang bermasalah yang ditahan jangan TPPnya guru dong. Masa fingernya yang salah TPPnya guru yang ditahan. Makanya disitu ada backup dari guru secara tertulis dan Perbub juga bilang begitu. Kalau bicara soal manipulasi ini agak susah juga,” sentilnya.

Sebelum sidang di tutup, Saadia asal komisi I juga angkat bicara soal TPP dengan mempermasalahkan atau mempertanyakan kewenangan BKPSDM dalam menilai absensi kehadiran para guru yang dianggap manipulasi.

“Saya minta pertanyaan saya sekarang untuk dijawab, siapa atau tim dari mana yang menilai absensi itu bermasalah? kenapa BKPSDM berdiri tunggal dalam menetapkan kalau itu bermasalah. Mestinya ada tim yang menilai itu. Kan dalam Perbub itu mengatakan bahwa ada tim yang menilai itu, sekarang kita pengen tahu kinerja tim itu seperti apa? apakah jalan atau tidak? apa hasilnya sekarang,” tanya Saadia.

Namun hingga rapat usai, pertanyaan itu tidak terjawab. Tetapi dari hasil pertemuan antara guru, kepala dinas PK, Abdullahdan BKPSDM berdasarkan pantauan media di sepakati bahwa seluruh TPP guru yang ada di Buteng akan dibayarkan dalam waktu 2×24 jam.

Baca Juga :  Samahuddin Paparkan Proyeksi Pendapatan Pemda Buteng Dalam APBD Perubahan Ta 2020

“Saya kira kita telah sepakati bahwa absensi kehadiran guru sesuai Perbub bisa melalui finger ataupun absensi manual. Persoalan administarasi nanti akan di verifikasi oleh OPD masing masing setelah itu OPD dilanjutkan ke BKD dan BKD ke keuangan. Kalau itu sudah lengkap, kepala BKD tidak perlu lagi ditunda dan kita sepakati dalam waktu 2×24 jam ini TPP harus dicairkan,” ungkap Bobi Ertanto, ketua DPRD selaku pimpinan sidang.

Sebelumnya, pada 3 Mei lalu kepala BKPSDM Buteng Samrin Saerani, melalui media lokal menuturkan bahwa sebanyak 113 guru yang tersebar di 50 sekolah se-Buteng tidak akan diterimakan Tambahan Penghasilan Pegawainnya (TPP) selama periode Januari-Maret mulai dari jenjang SD hingga SMP.

Keputusan TPP tak bisa diterimakan akibatkan salah satu syarat penerimaan sesuai Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pemberian TPP ASN Buteng tak terpenuhi. (Adm)

Peliput : Arwin

Komentar
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry