SATULIS.COM, KENDARI – Bupati Buton, Drs. La Bakry M.Si menghadiri Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tenggara di Hotel Claro, Kendari, Selasa, pada 25 Februari 2020.
Bupati Buton yang juga pernah menjabat sebagai Wakil Bupati ini mengucapkan selamat atas pelantikan Kepala Perwakilan BPKP Sultra. Ia berharap terus terjalin hubungan yang baik antara Pemerintah Kabupaten Buton dengan pihak BPKP Perwakilan Sultra demi terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan bersih sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Turut hadir pada kesempatan ini, Gubernur Sultra, Deputi Bidang Pengawasan Keuangan Daerah BPKP Pusat, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sultra, Sekda dan anggota Forkopimda Provinsi, Bupati/ Walikota, Forkopimda Kab/Kota, Kepala OPD, Pimpinan BUMN/BUMD, para Camat, Lurah, dan Kepala Desa se-Sultra.
Kepala Perwakilan BPKP Sultra ini dilantik oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, H. Alimazi, SH. Menjabat selaku Kepala Perwakilan BPKP Sultra yang baru, Widiatmantoro yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPKP Riau.
Sementara itu, Kepala BPKP Provinsi yang lama, Nelson Ambarita dimutasi selaku Kepala Pusat Informasi Pengawasan BPKP Pusat.
Dalam sambutannya, Gubernur Sultra berharap kepada pejabat yang baru dapat segera beradaptasi sehingga kerja sama yg telah terjalin selama ini dapat terus terpelihara dan ditingkatkan.
Sementara kepada pejabat lama, Gubernur putera daerah Buton ini mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya dan senantiasa sukses di tempat tugas yang baru.
Lebih lanjut, Gubernur memaparkan APIP di daerah sangat penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan agar sesuai koridor yang berlaku. APIP merupakan konsultan internal bagi jajaran manajemen daerah karena berfungsi sebagai unit kerja yang memberikan masukan guna mencegah penyimpangan dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan di daerah. Kapabilitas APIP agar terus ditingkatkan di masa yang akan datang.
“Pengelolaan keuangan daerah bukannya tanpa masalah, namun menjadi tantangan bagi kita semua utamanya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” beber Alimazi.
Lanjut Politisi Nasdem ini, ia menghimbau kepada seluruh kepala daerah dan jajaran agar tidak segan-segan meminta pendampingan kepada BPKP, dalam pengelolaan keuangan atau penyelenggaraan pembangunan daerah guna mencegah terjadinya penyimpangan atau korupsi.
Sementara itu, Deputi BPKP Pusat Bidang Pengawasan Keuangan Daerah, Dadang Kurnia mengatakan hubungan baik antara BPKP dengan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota diharapkan terus terjalin.
“BPKP akan terus berkontribusi dalam mengawal penyelenggaraan pembangunan yang akuntabel di daerah”, lanjutnya. (Adm)