SATULIS.COM, JAKARTA – Koordinator Sekretariat Bersama (Sekber) percepatan pemekaran Provinsi Kepulauan Buton (Kepton), Samsu Umar Abdul Samiun SH, berkunjung ke Istana Merdeka, Jakarta, Senin (09/03/2020) sekira pukul 16.30 Wib.
Dalam kunjungannya, mantan Bupati Buton itu diterima langsung oleh Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko dan Tenaga Ahli Utama, Ali Mochtar Ngabalin di Istana Merdeka. Pertemuan itu berlangsung sekira satu jam lamanya dan terlihat keakraban.
Dikonfirmasi via handphone-nya, Samsu Umar Abdul Samiun membenarkan pertemuan itu. Kata dia, pertemuan itu bermaksud memperbaiki beberapa isu, terkhusus soal aspal Buton dan pemekaran provinsi Kepton.
Menurut Umar Samiun, sebelum dia ditahan berkaitan kasus Akil Muchtar, komunikasi soal pengembangan aspal Buton maupun pemekaran Provinsi Kepton, telah dibahas bersama sewaktu periode pertama kepemimpinan Presiden Jokowi.
Pemanfaatan aspal Buton menjadi pembahasan karena juga berkaitan dengan upaya pemekaran Kepton. Dikatakan Umar Samiun, salah satu alasan Pemerintah pusat melakukan moratorium terhadap pemekaran daerah dikarenakan beban anggaran yang begitu berat terhadap APBN. Olehnya itu, hanya beberapa daerah saja, semisal Papua yang diberikan kelonggaran.
“Kita coba melakukan terobosan melalui aspek lain. Ada dua aspek. Pertama keunggulan komparatif kita adalah aspal yang tidak dimiliki daerah lain. Kita cuma minta satu kebijakan agar aspal Buton menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” jelas Umar Samiun.
Jika hal itu berhasil, maka pemerintah pusat dapat diyakinkan bahwasanya pemekaran Kepton tidak akan menjadi beban negara dalam hal pembiayaan melalui APBN yang selama ini juga menjadi salah satu kendala. Selain itu juga, bisa menjadi salah satu pemicu pendapatan negara dari Aspal Buton ini,” paparnya.
Kedua, mengenai isu kedaerahan. Isu ini, tegas Umar Samiun, merupakan isu yang tidak bisa dikesampingkan. Pada deklarasi perjanjian Jenewa, daerah yang masuk dalam cakupan wilayah NKRI adalah eks jajahan Hindia Belanda saja. Buton adalah salah satu daerah yang tidak masuk penjajahan Hindia Belanda. Lebih lanjut Umar Samiun mengungkapkan, proses integrasi Kesultanan Buton kedalam NKRI dimintakan sendiri oleh Presiden Soekarno.
“Sehingga isu kedaerahan ini menjadi salah satu modal kita agar Pemerintah Pusat bisa menghargai eks Kesultanan Buton itu sebagai sebuah provinsi. Karena ini menjadi bagian yang tidak bisa dilupakan oleh pemerintah pusat,” tegasnya.
Dengan demikian, potensi sumber daya alam dan isu kedaerahan menjadi dua hal yang akan menjadi pertimbangan khusus pemerintah pusat dalam pemekaran Provinsi Kepton. Selain itu juga, akan menjadi pembeda dengan daerah-daerah lain yang ingin memekarkan diri.
“Inilah yang saya bilang spesifikasi khusus yang bisa menerobos moratorium. Dan yang bisa meyakinkan itu tidak bisa semua orang. Kalau persyaratan lain itu semua daerah bisa penuhi, makanya saya cari spesifikasi khusus,” ujarnya.
Olehnya itu, Umar Samiun berkeyakinan jika kemudian kran pemekaran untuk wilayah Papua dibuka, maka pemekeran Kepton akan ikut didalamnya. (Adm)