SATULIS.COM, Buton Tengah – Tim gugus pencegahan penyebaran covid-19 kabupaten Buton Tengah (Buteng) Sulawesi Tenggara (Sultra) betul betul di uji. Hal ini terkait meninggalnya dede Silfia (3 bulan) asal desa Matara, kecamatan Mawasangka.
Pasalnya, menurut kedua orang tua Silfia saat masuk ke RSUD Buteng tidak mendapatkan perawatan medis secara wajar karena di duga pasien masuk dalam kategori orang yang di awasi.
Alhasil, seluruh tim covid-19 Buteng mulai dari kadis kesehatan, kadis perhubungan, kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah,kepala Bappeda, kepala BPBD dan dirut RSUD siang tadi bertempat di ruang sidang dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dipanggil untuk di dengarkan keterangannya.
Dirut RSUD Buteng, dr Karyadi saat menjelaskan klarifikasi kronologi masuknya bayi Silfia ke rumah sakit tepatnya pada 6 April lalu hingga kesimpulan pemaparannya, di katakan bahwa pasien tersebut merupakan pnemonia berat dan masuk dalam kategori pasien dalam pengawasan (PDP) covid-19 sehingga protokol penanganannya harus sesuai dengan penanganan covid-19 sebagaimana pedoman resmi dari menteri kesehatan RI.
Namun isu yang menjadi sorotan dari pihak legislatif adalah cepatnya pihak medis mengambil kesimpulan bahwa bayi Silfia menjadi pasien dalam pemantauan (PDP Covid-19) di karenakan hasil diagnosa medis mengarah pada pnemonia berat.
Salah satu anggota DPRD yang bereaksi keras datang dari komisi III politisi muda Sangiawambulu asal PDI-P, Saal M Hadi. Kata Dia, semua yang di sampaikan oleh pihak RSUD merupakan bentuk ketidaksiapaan RSUD dalam menangani pasien Covid-19.
Bahkan pria asal Sangiawambulu ini sempat menyebutkan salah satu kasus yang terjadi sebelumnya, tepatnya pada tanggal 23 maret lalu. Dengan alasan tidak adanya alat pelindung diri (APD) sehingga salah satu warga Buteng di tolak untuk berobat.
“Saya kesal sebenarnya dengan pihak RSUD. ada warga yang mau berobat itu malah di tolak. sampai tragisnya dia bunuh diri,” kata Saal dengan penuh emosi, Kamis (09/04/2020).
la pun mulai meninggikan suara ketika kejadian itu terulang kembali di desa Matara dengan kelalaian yang sama. padahal diketahui bahwa pemerintah daerah sudah menganggarkan sebesar 11 M untuk pengadaan APD.
“Yang di Sangiawambulu mungkin saya maklumi, tapi bagaimana kejadian yang sama lagi di Mawasangka. Terus uang yang ada itu bagamana,” herannya.
Politisi muda ini terus mempertanyakan sejauhmana kesiapan tim covid-19 ini, baik pihak RSUD maupun dinas kesehatan.
“Sepertinya pihak rumah sakit dan dinas kesehatan tidak mempunyai perencanaan yang jelas dalam penanganan covid ini,” timpalnya.
Dari pantauan awak media, saat komisi III mempertanyakan kesiapan pihak tim gugus pencegahan covid-19 kabupaten Buteng kondisinya rapat kian memanas, hingga ketua DPRD, Bobi Ertanto memilih untuk menunda rapat. (Adm)
Peliput : Arwin