SATULIS.COM, Buton Selatan – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Buton Selatan (Busel), Aliadin menyoroti lambannya penanganan tim gugus tugas penanganan pencegahan dan penanganan Covid-19 Busel terhadap proses pemakaman ODP di Kelurahan Jaya Bakti, Kecamatan Sampolawa, Jum’at (01/05/2020).
Sebab menurutnya, sesuai protap maka pemakamanya tidak lebih dari empat jam setelah meninggal. Sudah harus dilakukan pemakaman.
”Disimpan dimana itu APD yang sudah ada. Anggaran sudah digelontorkan. Tim medis juga takut tidak ada pelindung diri,” katanya.
Kata dia, seharusnya APD sudah terdistribusi ke seluruh Kecamatan di Busel. Sehingga pertugas tidak dibuat kewalahan jika tiba-tiba ada kasus yang terjadi. Pandemi Covid-19 tidak boleh dianggap remeh. Daerah yang sudah cukup maju saja sudah kerepotan.
“Orang sudah meninggal tidak ada penanganan. Sebenarnya sesuai protap Covid-19 empat jam itu sudah harus dikuburkan,” imbuh dia.
“Sekarang sudah 15 jam, tadi malam juga mereka berangkat tidak ada juga APDnya. Para petugas medis juga mereka takut karena APDnya terbatas tiap Kecamatan,” tambahnya.
Ia menilai ini kelemahan tim gugus tugas yang belum maksimal bekerja. Ia menilai, mesti dilakukan perbaikan dan percepatan penanganan. Sebab sudah ada porsi anggaran daerah yang dikucurkan untuk penanganan Covid-19.
“Yang selama ini yang kita rapatkan di DPRD kita anjurkan untuk pengadaan APD sebanyak-banyaknya. Rapid test pengadaan banyak-banyak supaya tidak ada kurang,” katanya.
Dikatakan, mestinya sudah harus disiapkan tiap kecamatan seluruh perlengkapan medis itu. Sehingga ketika ada emergency para petugas juga sudah siap mental dan siap melakukan penanganan di lapangan.
Menurutnya, meskipun di Busel belum masuk rumah sakit rujukan yang ditunjuk untuk penanganan Covid-19. Mestinya ini sudah harus dikoordinasikan secepatnya bersikap dengan rumah sakit rujukan atau langkah Pemkab untuk menangani secepatnya persoalan ini.
“Jangan kita mengambil resiko, ini bukan soal kepanikan tapi jangan kita harus waspada tidak mengambil resiko,” katanya.
Ia juga meminta seluruh pintu masuk Busel harus diperketat lagi. Seluruh stakholder harus terlibat waspada hingga siaga. Kata dia, sebenarnya pintu-pintu masuk Busel sudah harus diperketat. Seluruh penumpang kapal yang masuk idealnya sudah harus ditolak masuk Busel. Begitupun pintu masuk dari Kota Baubau harus diperketat.
Jika tidak dilakukan penolakan maka harus di perketat pemeriksanaan rapid test hingga uji swab. Karena klaster penumpang kapal laut menjadi fenomena hampir seluruh daerah di wilayah indonesia timur.
“Jadi itu harus paten seluruh penumpang dari luar Busel dilakukan rapid test, harus diperketat pemeriksaan pintu masuk,” imbuhnya.
Ia mengaku, dari hasil kunjunganya tiap posko, sejumlah petugas lapangan yang tiap malam berjaga kekurangan logistik makanan dan alat pelindung diri di lapangan.
“Posko di Hendea itu ada yang mengeluh kelapangan malahan mereka tarik. Tidak ada pengamanan diri, dari petugas Dishub, Pol PP mereka tidak ada pengaman diri,” katanya.
Ia menilai Pemkab Busel sudah harus bertindak cepat dan konkrit melakukan langkah-langkah pencegahan pemutusan mata rantai.
Ia meminta Pemkab cepat antisipasi mengambil sikap tindak sehingga secepatnya dikuburkan.
Sementara itu Kadis Kesehatan Busel La Ode Budiman mengaku perlakuan pemakaman jenazah almahurm (71) di Kelurahan Jaya Bakti akan diupayakan sesuai protokol kesehatan Covid-19.
Sedangkan sejumlah APD sebagian sudah didistribusikan di tiap puskemas. Pihaknya juga terus berupaya semaksimal mungkin terhadap penanganan percepatan pemutusan mata rantai Covid-19. (Adm)
Peliput : Alan Mustajab