SATULIS.COM, Buton Tengah – Massa aksi yang mengatasnamakan diri Lembaga Pemerhati Kebijakan Pemerintah (LPKP) Buton Tengah (Buteng) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar aksi lanjutan dikantor Bupati dan kantor DPRD.
Aksi tersebut menyoroti terkait tidak adanya transparan pengelolaan anggaran dana covid-19 di Buteng sebesar 13 miliar.
Saat berada di depan sekretariat daerah, massa yang tergabung dari beberapa element mahasiswa langsung melakukan orasi sembari melakukan pembakaran ban.
“Pemerintah Buteng telah merelokasikan anggaran 13 miliar untuk penanganan dan pencegahan covid-19, namun miris anggaran tersebut tak kunjung jelas,” kata Acank salah satu korlap dalam orasinya.
Kedatangan mereka di sekretariat daerah, lanjut Acang, karena sampai saat ini pemerintah daerah tak kunjung menepati janji.
“Sebelum, pada 6 juli lalu kami telah lakukan aksi yang sama dimana kami telah di temui oleh Sekda. Namun saat itu jawabannya menunggu perampungan data dari desa dan kelurahan/kecamata. Yang jelas masyarakat tidak bisa menunggu terus,” teriaknya.
Selama beberapa menit berorasi di depan sekretariat daerah, massa aksi dan Polisi Pamong Praja sempat terlibat aksi saling dorong akibat tidak mendapat respon Pemda.
Hal itu di perparah dengan beberapa massa yang coba menendang ban yang di bakar untuk masuk di tengah kerumunan aksi.
Tak berselang lama, kemudian massa aksi dipersilahkan masuk untuk berdialog dengan Sekda, H Konstatinus Bukide.
Dalam dialog yang terbangun, massa aksi meminta kepada Sekda agar tidak lagi menunda nunda realisasi anggaran covid-19 Buteng.
Salah satu massa aksi yang paling kekeh agar penyaluran dana covid segera disalurkan adalah ketua LSM Garuda, Rahim Buton.
Ia meminta kepada pemda untuk tidak mengulur waktu penyaluran dana covid. Padahal sebelumnya, LSM Garuda bersama sejumlah mahasiswa pernah melakukan aksi yang sama dan di temui oleh Sekda.
“Ini aksi yang kesekian kalinya dan bapak janji pada kami agar secepatnya anggaran itu direalisasikan, tapi sampai saat ini hanya tinggal janji,” tutur Rahim.
Menanggapi hal itu, Konstatinus Bukide meminta waktu lagi untuk merampungkan data sehingga penyalurannya tepat sasaran.
“Saat ini data sudah rampung tinggal menunggu dari Dinas Sosial untuk di verifikasi. Jadi, kalau bisa kasih waktu lagi sebelum 1 bulan dan dana itu akan disalurkan,”
Mendapat jawaban seperti itu, masa melakukan protes dan menilai bahwa Sekda bersama OPD lamban dalam penanganan dana covid.
“Kami duga bahwa pak Sekda ini tidak kerja karena terus meminta waktu. Yang jelas kami tidak mau ada dialog lagi, kami butuh realisasi secepatnya,” terangnya.
Lama diskusi dan tak mendapat titik temu, massa aksi kemudian membubarkan diri dan beralih ke kantor DPRD Buteng. (Adm)
Peliput : Arwin