SATULIS.COM, Buton Tengah – Center beredar di publik bahwa Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (PK) Kabupaten Buton Tengah (Buteng) Sulawesi Tenggara (Sultra) akan di demo oleh Forum Lembaga Anti Korupsi (FLK) Kepton terkait dugaan penyaluran beasiswa cerdas Samatau yang tidak tepat sasaran, merespon hal itu Abdullah SPd selaku kepala dinas PK menanggapinya dengan santai.
Menurutnya, materi aksi yang akan di sampaikan oleh para pengunjuk rasa salah alamat dan perlu di koreksi.
Bagaimana tidak, kata Abdullah, dalam pemberitahuan aksi yang masuk di Polres Baubau dengan mengatakan bahwa Ia di duga telah menyalah gunakan wewenang dengan memberikan beasiswa kepada keluarganya pada tahun 2018 silam.
“Saya diduga oleh FLK Kepton telah menyalurkan bantuan beasiswa cerdas Samatau hanya kepada keluarga (Nepotisme) saya saja di tahun 2018 lalu, padahal saya bukan kadisnya saat itu,” kata Abdullah saat di temui di ruang kerjanya, Jumat (04/09/2020).
Lanjutnya, saat dirinya coba berkomunikasi dengan korlap aksi untuk meminta sejumlah data yang membenarkan bahwa dirinya memang telah melakukan kesalah, FLK Kepton tak mampu menunjukan hal itu.
“Melalui sambungan telpon tadi saya komunikasi dengan korlapnya. Saya minta data kepada mereka tapi mereka tidak mampu tunjukan. Kemudian saya tawarkan pada mereka data beasiswa tahun 2018 itu dengan catatan harus demo lagi,” ucapnya.
Menanggapi hal itu, tambahnya, pihak FLK Kepton kemudian menawarkan audiens kepada dirinya namun di tolak.
“Nama Korlapnya itu Ld Fardin Sukur dari Busel kalau tidak salah. Dia minta bertemu empat mata tapi saya tolak. Intinya selama saya benar tidak perlu ada yang ditakuti,” tuturnya.
Kemudian Ia menjelaskan kronologi beasiswa yang dianggap bermasalah itu sambil menunjukan secarik kertas berisi data penerima manfaat beasiswa dari tahun 2018 hingga sekarang.
Dari data yang ada, Ia tidak menampik bahwa telah terjadi kesalahan dalam penyalurannya, dimana beasiswa itu hanya di berikan pada satu orang saja dengan besaran 75 juta tanpa mekanisme yang jelas.
“Pemberian beasiswa pada tahun 2018 itu memang ada kesalahan sebab penyalurannya tidak ada aturannya minimal oleh peraturan Bupati (Perbub),” terangnya.
Nanti kemudian saat dirinya dipercaya oleh Samahuddin memimpin dinas PK tahun 2019 beasiswa tersebut kini telah bertambah menjadi 90 juta yang awalnya hanya 80 juta.
“Nanti saat tahun 2019 dan saya diangkat menjadi kepala dinas PK, beasiswa itu kemudian saya anggarkan menjadi 90 juta. Untuk penerima beasiswa ini sudah ada datanya semua. Bea siswa itu ditujukan pada mereka yang berprestasi serta tidak mampu,” bebernya
“Kalau seperti yang dituduhkan ke saya bahwa dalam pemberian beasiswa 2018 itu ada nepotisme silahkan tunjukan ke saya dan saya akan kasih bonus kedia jika temukan kesalahanku, kalau perlu saya kasih dia sewa untuk pulang,” terangnya.
Sebelumnya, beberapa waktu lalu di Polres Baubau telah masuk surat pemberitahuan aksi dari Forum lembaga Anti Korupsi (FLK) Kepton No: 002.FLK-KEPTON.A1.2020 yang isinya terjadi nepotisme didalam data penerima manfaan beasiswa cerdas Samatau yang diagendakan pada hari Jumat tadi pukul 09.00 Wita.
Tetapi dari pantauan awak SATULIS.COM dilapangan, hingga pukul 12.00 siang tadi, massa aksi yang tergabung dalam FLK Kepton tak kunjung datang. (Adm)
Peliput : Arwin