SATULIS.COM, Kendari – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Tenggara, meminta pemerintah untuk membantu pemulihan kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang belum bankable atau yang belum mendapatkan kredit dari perbankan karena tidak memiliki agunan.
Wakil Ketua Umum Kadin Sulawesi Tenggara, Jaffray Bittikaka melalui rilisnya yang di terima redaksi Satulis.com mengatakan, tetapi yang bisa mengakses bantuan subsidi kredit 6% per tahun dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pasca Covid-19 ini yang sudah bankable yang jumlahnya hanya sekitar 20% dari total UMKM yang negara miliki.
“Sementara sisanya sebesar 80% itu belum bisa mengakses. Ini yang harus dipikirkan karena sebenarnya mereka ini kebanyakan UMKM yang memiliki prospek dan kinerja yang bagus,” beber
Dikatakan, dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tenggara sudah mengusulkan sekitar 33 ribu pelaku usaha mikro dan kecil untuk mendapatkan bantuan langsung tunai senilai Rp 2,4 juta.
Ketua DPW Perindo Sultra ini menambahkan, Pemerintah harus berani ambil langkah cepat, membuat terobosan bagaimana UMKM yang belum bankable ini bisa tercover agar mereka bisa diselamatkan, karena sesungguhnya bisnis mereka ini juga memiliki prospek yang bagus, feasible, peoduktif dan kualitasnya tetapi belum bankable.
Perlu ada penyempurnaan sistem agar tidak kaku sehingga dapat mempercepat penyaluran stimulus. Kalau kaku penyerapannya jadi sangat rendah, tentunya tetap menjunjung asas keterbukaan.
“Harapan kita semester pertama 2021 UMKM di Sultra sudah bisa kembali normal menggerakkan perputaran ekonomi,” jelasnya.
Seperti diketahui, realisasi anggaran PEN per 17 September 2020 sebesar Rp254,4 triliun atau 36,6 persen terhadap pagu yang sebesar Rp695,2 Triliun. Jika dilihat per kelompok program, realisasinya, Kesehatan (Rp18,45 triliun atau 33,4 persen), Perlindungan Sosial (Rp134,4 triliun atau 57,49 persen), Sektoral K/L atau Pemda (Rp20,53 triliun atau 49,26 persen). Lalu, insentif Usaha (Rp22,23 triliun atau 18,43 persen), dan Dukungan UMKM (Rp58,74 triliun atau 41,34 persen). (Adm)