SATULIS.COM, Buton Utara – Komunitas Pemuda Pancasila (Kompas) Kabupaten Buton Utara (Butur) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar aksi di Sekretariat dearah dan Sekretariat DPRD dalam menuntut transparansi anggaran covid-19.
Jenderal lapangan, Ridwal Bonto, menyampaikan dalam orasinya, Kompas Butur menyikapi situasi pandemik covid-19 terkhusus Butur, ada indikasi korupsi yang dilakukan Forkompinda dan Satuan gugus tugas covid-19 dengan anggaran 34 Miliar yang digelontorkan dari APBD Butur.
“Kami menduga banyak ketidak-transparansian dalam tata kelola anggaran covid-19 yang dilakukan Forkompinda dan Satuan Gugus Tugas, mesti telah dilakukan review proposal pengajuan anggaran Forkompinda oleh inspektorat Butur,” ujarnya, Rabu (01/10/2020).
Sambungnya, sebab pasca review masih banyak item yang belum disampaikan kepublik soal realisasi pengunaan anggaran seperti pengadaan fasilitas kesehatan dan obat-obatan untuk penanganan covid-19, termasuk penyedian APD dan anggaran petugas medis yang menangani para pasien covid-19.
Olehnya itu, pihaknya menyampaikan bahwa dalam gerakan yang di bangun merupakan upaya untuk proses dialog terkait anggaran covid-19 terhadap intansi terkait.
“Sehingga pemerintah daerah dalam hal ini sekretaris daerah kalau boleh membangun dialog secara terbuka dan DPRD membentuk Pansus dalam rangkah evaluasi pengawasan terhadap realisasi dana Covid-19,” tuturnya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara (Butur) Burhanuddin menuturkan bahwa dalam pengawasan pemerintah terhadap dana covid-19 ada hal hal yang menjadi aturan.
“Oleh karena itu kalau saudara saudara ingin adanya transparansi, silahkan datang dengan tertib. Kita dialog kapan saja, kita akan membuka apa yang kita lakukan atau belum, yang perlu kita lakukan. Semua yang kita lakukan untuk menjamin bahwa semua ini tidak ada lagi masyarakat kita yang terdampar Covid-19,” ujarnya.
Kata dia, pemerintah daerah berterima kasih kepada sebagian pihak yang mengingatkan terkait dana covid-19, bukan hanya masyarakat tetapi lembaga lembaga hukum ikut mengawasi.
“Bukan hanya masyarakat yang mengawasi seluruh lembaga hukum mengawasi kami ada inspektorat, ada BPKP, ada BPK ada KPK semua ini kami akan Pertanggungjawabankan,” bebernya.
Sedangkan Ketua DPRD Butur, Diwan menambahkan DPRD membentuk pansus tentang Covid-19 dan akan meminta realisasi penganggaran.
“Sudah tegas hari ini menunggu teman, hari senin kami kerja dan itu kami lakukan bersama sampai kami panggil itu pemerintah daerah, seperti apa dalam hal pelaksanaan anggaran ini, dan kami tanyakan benarkah itu dalam hal anggaran digunakan,” bebernya. (Adm)
Peliput : Haslin