SATULIS.COM, Kendari – Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi tujuan kunjungan kerja Komisi V DPR RI kali ini. Usai melakukan kunjungannya di beberapa titik objek infrastruktur di Sulawesi Tenggara pada Senin, 12 Oktober 2020, Komisi yang memiliki lingkup tugas Bidang Infrastruktur dan Perhubungan ini melakukan pertemuan bersama Gubernur Sultra, Senin malam.
Dalam sambutannya, Gubernur mengungkapkan bahwa sungguh banyak yang telah ditorehkan Komisi V DPR RI di Sultra mulai dari pembangunan infrastruktur dan transportasi jalan, jembatan, sumber daya air, pelabuhan udara, laut, dan darat.
Diantaranya pembangunan infrastruktur yang sudah terealisasi adalah Pembangunan Bandara Haluoleo Kendari, Bandara Matahora Wakatobi, dan Bandara Sangia Nibandera di Kolaka. Dan saat ini Pemda Kolaka sedang membangun Bandara Kalukaluku.
Selain itu, Gubernur melaporkan bahwa banyak infrastruktur yang telah terbangun di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dan beberapa diantaranya sementara dalam proses pengerjaan, seperti Jembatan Teluk Kendari yang diharapkan dapat diresmikan pada akhir November 2020 oleh Presiden RI, Ir. Joko Widodo, bersamaan dengan penataan kawasan kumuh Bungkutoko-Petoaha dan Bedah Rumah.
Adapula Pembangunan Bendungan Ladongi yang juga akan rampung pada akhir 2021. Di samping itu juga, Pembangunan Bendungan Ameroro yang akan dilaksanakan tahun ini dan rencana pembangunan Bendungan Pelosika dengan volume kapasitas tampungan kurang lebih 800 juta meter kubik.
Terdapat beberapa rencana pembangunan infrastruktur yang akan menghubungkan antar pulau, seperti Jembatan Muton (Muna-Buton) di Selat Buton, rencana pembangunan jembatan dan jalan penghubung Kab. Muna dan Konawe Selatan, serta peningkatan jaringan jalan di Kepulauan Buton dan Muna untuk mendukung rencana program Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) aspal Buton.
Di samping itu, terkait penanganan banjir di ibukota provinsi yang meliputi pembangunan kolam retensi dan pembangunan tanggul di Sungai Wanggu serta peningkatan kapasitas drainase dalam Kota Kendari.
Pembangunan jalanan lingkar selatan (Toronipa) dan jalan lingkar luar Kota Kendari sepanjang 41 km dari Pelabuhan Bungkutoko (Kendari New Port) menuju Konda-Puwatu sampai Morosi (Kawasan Industri Konawe) dan terintegrasi dengan jalan akses ke Bandara Haluoleo Kendari serta jalan nasional lainnya.
Dukungan Komisi V DPR-RI juga sangat diperlukan untuk pembangunan/pengembangan jaringan jalan strategis lintas utara dari Kolaka Utara-Batas Sulawesi Selatan-Rauta-Konawe Utara dan Lintas Tengah Konawe (Unaaha)-Pelosika-Latoma-Rauta (batas Sulawesi Selatan) termasuk pengembangan jaringan jalan di Kepulauan Wakatobi dan Jembatan Penghubung Pulau Wangi-wangi – Pulau Kapota di Pulau Wanci, Pembangunan Pelabuhan Tomia, Binongko, Kaledupa, serta pembangunan Pelabuhan Siompu dan Kadatua.
Selain itu dibutuhkan dukungan pembangunan lintas kereta api trans Sulawesi, khususnya Kolut-Kolaka-Kendari serta dukungan untuk penyelesaian penanganan kawasan kumuh Pudai-Lapulu dan kawasan Kota Lama.
Hal-hal tersebut diatas menjadi prioritas pembangunan Sultra saat ini dan kedepan. Oleh karena itu, Gubernur memohon agar rencana pembangunan tersebut mendapatkan dukungan dari pihak terkait, utamanya pemerintah pusat dan DPR RI dalam hal ini Komisi V DPR RI Bidang Infrastruktur dan Perhubungan. (Adm)