SATULIS.COM, BUTON SELATAN – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Buton Selatan (Busel) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) melakukan kegiatan Sosialisasi Pengunaan Aplikasi SIPD, Jumat 30 Oktober 2020.
Hal ini dilakukan sesuai arahan Bupati H. La Ode Arusani dengan menghadirkan Pelatih dari Kementrian Dalam Negeri, agar para Perencana OPD dapat memahami dan mengaplikasikan secara langsung dalam penyusunan anggaran 2021.
Terbitnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 membawa konsekuensi perubahan yang mendasar terkait klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program/kegiatan dalam dokumen perencanaan RKPD tahun 2021.
Dalam penyusunan RKPD 2021 pun, sesuai amanat Permendagri Nomor 70 tahun 2019, Pemerintah Daerah harus mulai melakukan penyusunan dengan memanfaatkan aplikasi yang dibangun oleh Kemendagri yaitu aplikasi SIPD.
Guna meningkatkan pemahaman dan kemampuan teknis mengoperasikan aplikasi SIPD, Badan Keuangan Daerah bersama Bappeda dan Bagian Pembangunan SETDA Kabupaten Buton Selatan melaksanakan Sosialisasi Paket Regulasi Sistim Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 30 Oktober sampai 1 November 2020 dengan pemateri Bapak Dr. Bahri, M.Si Direktur Perencanaan dan Anggaran Daerah Direktorat Jendaeral Bina Keuagan Daerah dari Kementrian Dalam Negeri.
Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Bappeda Kab. Buton Selatan L.M. Musnawir, ST.,M.Si mengatakan bahwa dalam penyusunan RKPD 2021sudah memasukkan hasil pemetaan sesuai Permendagri 90 tahun 2019, tentunya patokan yang kita gunakan yaitu dari RPJMD-P dan Renja OPD Sesuai progres dalam penginputan SIPD, kita telah mengunci sampai tahap Perencanaan atau tahapan RKPD akhir.
Dikatakan, saat ini sudah masuk dalam tahap SIPD Penganggaran/RKA atau yang lazim di dengar tahapan KUA PPAS. Merupakan gawean dari Badan Keuangan Daerah. Dalam SIPD Penganggaran terdapat beberapa menu yang harus dilengkapi seperti ASB, SSH, ASBK dan SBU.
Untuk itu komponen ini harus dilengkapi terlebih dahulu karena komponen ini menjadi jembatan dalam penginputan Rincian Kegiatan di SIPD Penganggaran. Kurang lebih 19.000 item dalam SSH ini yang sudah diinput oleh Bagian Pembangunan, kemudian ASB dapat diinput setelah di backup data dari SBU oleh Keuangan.
“Tidak ada lagi perbedaan antar OPD dalam menganggarkan kegiatan yang sama, misal belanja ATK karna sudah diatur dan dikunci dalam ASB dan SSH ini. Kita targetkan selesai pelatihan ini, Perencana OPD secepatnya menyelesaikan penginputan Rincian Kegaiatan dimasing-masing OPD nya sesuai target waktu yang diberikan,” bebernya. (Adm)