SATULIS.COM, BUTON TENGAH – Puluhan masyarakat yang merupakan nelayan asal Desa Lowu-lowu, Kecamatan GU, Kabupaten Buton Tengah (Buteng), Sulawesi Tenggara (Sultra), pagi tadi menyambangi kantor Bupati, Selasa (17/11/2020).
Kedatangan masyarakat Desa Lowu-lowu berkaitan dengan pengadaan barang jasa yang ada di desanya. Yakni, berupa pengadaan fiber dan mesin yang dianggap tidak layak pakai.
La Iwa, salah seorang nelayan yang langsung bertemu Bupati Buteng, Samahuddin, berterus terang kalau sebenarnya bantuan yang di berikan oleh pemerintah Desa dengan memakai anggaran Dana Desa (DD) sangat tidak layak dipakai oleh nelayan karena berbagai pertimbangan.
“Jadi pak Bupati, kami menolak perahu yang disediakan Desa, karena kualitasnya jelek dan mudah bocor. Olehnya itu, kami minta agar kepala Desa bersama Pelaksana pengelola keuangan desa (PPKD) atau Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk diperiksa. Bahkan, kalau bisa di pecat,” tutur La Iwa dihadapan Samahuddin.
Menurut La Iwa, pengadaan perahu beserta mesin bagi nelayan di Desanya, sebelumnya sudah di musyawarahkan dan di sepakati seperti apa jenis mesin dan ketebalan viber.
“Pengadaan perahu dan mesinnya ini tidak seperti tahun sebelumnya (2019), dimana bantuan kali ini tidak sesuai dengan hasil mufakat dalam rapat. Misalnya, Mesin yang kami minta itu merek tertentu dengan harga Rp 4.500.000. Namun, pihak Desa menyediakan mesin merek lain dengan harga 3 jutaan. Anehnya yang tertera di APBDes Rp 5.500.000 per kapal sesuai hasil rapat,” herannya.
Mendengar keluhan nelayan, Samahuddin yang saat itu di dampingi oleh Kadis DPMD langsung merespon dengan memanggil kepala Inspektorat untuk dilakukan pemeriksaan pada pemerintah desa.
“Saya akan perintahkan Inspektorat untuk di lakukan pemeriksaan secepatnya dan paling lambat besok sudah saya dapat laporannya,” tegas Samahuddin.
Namun saat di tanya apa tindakannya apabila pemeriksaan inspektorat mengarah penyalagunaan wewenang yang dapat merugikan negara, Samahuddin enggan berkomentar banyak.
“Kita tunggu saja pemeriksaan dari inspektorat seperti apa hasilnya,” singkatnya
Di saat yang sama, orang nomor satu Buteng ini kembali menegaskan agar setiap kepala Desa berhati hati dalam mengelola dana desa demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
“Saya selalu ingatkan para Kades jangan coba main-main dengan DD apalagi mencari keuntungan. Gunakan DD sesuai kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Menanggapi intruksi Bupati, Kepala Inspektorat Buteng, La Ode Albakri yang di temui mengatakan bahwa secepatnya pihaknya akan melakukan pemeriksaan kepala desa bersama PPKD nya.
“Laporannya kan kita sudah dengar dari masyarakat. Apalagi ada intruksi dari Bupati. Jadi, kita lakukan pemeriksaan dulu terhadap pihak terkait dan soal hasilnya nanti akan di konfirmasikan,” pungkasnya.
Diketahui, Pemdes Lowu-Lowu saat ini melalui TPK nya Ibu Rahmawati Djoysman menyediakan bantuan kepada sejumlah nelayan sebanyak 36 unit kapal viber beserta mesinnya (dari 36 viber 16 diantaranya tidak memiliki mesin). Total keseluruhan pengadaan tersebut sebesar Rp 500 juta yang bersumber dari DD tahun 2020.
Dimana estimasinya, 36 unit viber senilai Rp 396 juta dan 20 unit mesin senilai Rp 198 juta. (Adm)
Peliput : Arwin