SATULIS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengakui Madura bisa jadi provinsi jika syarat-syarat minimalnya sudah dipenuhi.
Hal itu dikatakannya saat sejumlah tokoh masyarakat asal Madura menemuinya dan memintanya membantu memekarkan Madura menjadi Provinsi tersendiri, terpisah dari Jawa Timur.
Mahfud mengaku dia sejak beberapa tahun lalu memang terlibat dalam pembahasan rencana pemekaran Provinsi Madura. Hanya saja kata dia, masih ada kendala-kendala administratif yang mesti diselesaikan.
Dia, yang merupakan kelahiran Sampang, Pulau Madura, pun meminta agar kendala administratif ini segera diselesaikan oleh para tokoh Madura yang memang menginginkan wilayah itu berpisah dari Jawa Timur.
“Saya kira kalau Madura sudah memenuhi syarat nanti tinggal di bawa ke DPRD Jawa Timur. Saya kira tidak terlalu sulit asal syarat-syarat minimal itu sudah terpenuhi,” kata Mahfud melalui siaran pers yang diterima, Kamis (19/11).
Di sisi lain, para tokoh masyarakat yang terdiri dari ulama, pimpinan pondok pesantren, rektor perguruan tinggi se-Madura, dan sejumlah anggota DPRD itu juga meminta Mahfud yang kini menjadi salah satu pembantu presiden di kabinet kementerian ikut memperjuangkan keinganan mereka.
Terlebih, kata Ketua Panitia Nasional Persiapan Pembentukan Provinsi Madura, Ahmad Zaini, Mahfud juga merupakan menteri asal Madura.
“Kami mohon bapak Mahfud MD untuk bersama-sama mengawal. Kami juga minta kepada bapak untuk menjadi figur utama proses Madura menjadi Provinsi,” kata Zaini.
Zaini menyebut, saat ini pihaknya juga tengah menyiapkan berbagai persyarakat agar Madura bisa berpisah dari Provinsi Jawa Timur. Tim persiapan Pembentukan Provinsi Madura kata dia, salah staunya tengah menyiapkan pemekaran Kabupaten Pamekasan menjadi Kota Madya sebagai salah satu syarat pemekaran.
“Saat ini sedang dibahas dan disusun Pamekasan menjadi kota. Setelah proses itu, kita bikin rumusan bersama-sama proses kota dan provinsi,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Zaini juga meminta perhatian lebih terhadap infrastruktur di wilayah Madura. Dia meminta agar Mahfud menyampaikan hal tersebut kepada Presiden Joko Widodo lantaran dia merasa hanya Madura yang tak mendapat perhatian di bidang infrastruktur.
“Hanya Madura yang tidak dibuatkan tol, sedangkan jalannya sendiri sempit. Kami awal 2020 pernah mengajukan ke bapak presiden minta supaya dibuatkan jalan pintas atau jalan tol yang tandatangan kyai-kyai, tapi sampai sekarang belum ada proses. Jadi mohon kepada bapak Mahfud disampaikan ke bapak presiden,” tandas dia. (Adm)