SATULIS.COM, BUTON – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Buton, menyatakan kesiapannya untuk selalu bersama dan mengawal jalannya pemerintahan di Kabupaten Buton.
Hal itu ditegaskan Ketua PGRI Kabupaten Buton, La Nesa dalam acara Silaturahim dan Audiens dengan Pemkab Buton. Kegiatan yang bertema “Membangun Kerja Sama dan Sinergitas dalam Meningkatkan Profesionalisme dan Kesejahteraan Guru” tersebut digelar di Aula Bupati Buton, Takawa, Rabu, (13/01/2021).
“Program pemerintah daerah dengan program PGRI akan jalan sama-sama. PGRI tidak akan berseberangan dengan Pemerintah,” kata ketua PGRI Kabupaten Buton, La Nesa.
Dikatakan La Nesa, PGRI adalah organisasi profesi yang selalu terbuka dan siap menerima kritik. Pihaknya siap memfasilitasi dan mengkomunikasikan hal-hal berkaitan dengan pendidikan, dalam hal ini Guru dan Pemda.
“Kita akan bangun komunikasi persuasif yang humanis. Artinya tidak perlu guru itu ribut kesana-kemari,” ujarnya.
Ia berharap selama lima tahun ke depan PGRI Kabupaten Buton di bawah kepemimpinannya, aakan bersama-sama dengan pemerintah. Sebab PGRI merupakan organisasi profesi bukan organisasi politik.
Sementara itu, Bupati Buton, Drs La Bakry dalam sambutannya mengatakan, Kabupaten Buton memiliki tantangan besar dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“IPM di Buton berkisar 62. Dan angka itu harus terus ditingkatkan,” katanya.
Untuk itulah kata Bupati Buton, tantangan itu merupakan tugas bersama. Bukan hanya di bidang kesehatan dan ekonomi, tetapi bidang Pendidikan juga memberikan kontribusi besar dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat.
Orang Nomor Satu di kabupaten Buton ini menegaskan PGRI Bersama anggotanya harus terus berusaha untuk meningkatkan sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Buton untuk menjadi sekolah standar.
“Di tahun 2021-2022 harus sudah lebih dari setengah baik TK, SD, SMP, sudah memenuhi standar nasional,” tegasnya.
Bupati Buton juga mengatakan guru memberi kontribusi untuk meningkatkan mutu pendidikan di Buton. Meski di Kabupaten Buton, masih kekurangan tenaga guru.
Bupati juga memimnta PGRI harus proaktif dalam menyampaikan segala kebutuhannya sehingga Pemerintah dapat menganggarkannya saat penetapan APBD Buton.
“PGRI sebagai Mitra diharapkan dapat mencerdaskan anak bangsa dan itu tergantung dari kualitas tenaga pendidik di Kabupaten Buton. Kebijakan untuk mengangkat PNS guru, bukanlah kewenangan Pemkab Buton, tapi dengan penerimaan 500 guru melalui jalur P3K diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Buton,” katanya.
Silaturahim dan Audiens antara Pemkab Buton dan PGRI Buton dihadiri Bupati Buton Drs La Bakry M.Si, Wakil Bupati Buton, Iis Elianti, Sekda Buton, Ir Laode Zilfar Djafar, M.Si, Ketua PGRI La Nesa, dan anggota PGRI Buton. (Adm)