SATULIS.COM, BUTON SELATAN – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) memfasilitasi pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Buton Selatan bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, membahas Pulau Kawi-kawia, di Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Sultra, Selasa 23 Maret 2021.
Dalam pembahasan ini Gubernur Sultra, H. Ali Mazi diwakili Asisten I Setda Provinsi Sultra, Basiran didampingi sejumlah Kepala OPD lingkup Pemprov Sultra.
Dirilis Diskominfo Busel, turut hadir Bupati Buton Selatan, H.La Ode Arusani dan rombongan, Bupati Buton La Bakry dan rombongan, tokoh masyarakat Hasmin Ilimi, pakar sejarah/akademisi Prof. Dr. La Niampe, Kanwil BPN Sultra beserta jajarannya, serta Kepala BPN Buton dan BPN Buton Selatan.
Pembahasan ini juga turut dihadiri perwakilan pemerintah pusat Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR dan rombongan dan Dirjen Bina Administrasi Wilayah Kemendagri.
Sementara pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Selayar, BIG, dan Direktorat Toponomi Kemendagri menghadiri pembahasan melalui Video Conference.
Dalam pembahasan ini, Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR menyampaikan bila diskusi tidak pada momen untuk menetapkan pulau Kawi-kawia masuk ke daerah mana.
Pertemuan kali ini hanyalah ajang untuk mendengarkan keterangan baik itu dari Pemprov Sulsel/Pemkab Kepulauan Selayar dan Pemprov Sultra/Pemkab Buton Selatan.
Masing-masing daerah masih tetap bertahan pada argumentasinya. Sehingga Dirjen menyampaikan agar masing-masing daerah menyampaikan data dukungannya.
Persoalan ini akan dibahas pada tingkat pusat dengan melibatkan beberapa instansi terkait, seperti Kemen ATR, Kemendagri, BIG, KKP, dan lain-lain, termasuk mendengarkan keterangan dari pihak MK.
Nantinya tim pusat ini yang akan memutuskan pulau ini menjadi bagian dari daerah mana.
Pemerintah Kabupaten Buton Selatan tetap optimis. Sebab data dukung sudah disampaikan kepada pihak terkait pada Februari lalu, dimana Gubernur Sultra dan Bupati Buton Selatan telah berkunjung Kemen ATR dan Kemendagri untuk melakukan dialog dan menyerahkan data dukung.
Kita berdoa semoga hasil nantinya tetap berpihak kepada Pemerintah Kabupaten Buton Selatan seperti putusan MK beberapa waktu lalu. (Adm)
Editor : Gunardih Eshaya