SATULIS.COM, BAUBAU – Kunjungan Ketua DPD RI, La Nyalla Matalitti bersama rombongan di Kota Baubau, Kamis, (17/06/2021), dimanfaatkan oleh Gubernur Sultra Alimazi dan Walikota Baubau AS Tamrin, untuk meminta dukungan perjuangan agar Provinsi Kepulauan Buton segera terbentuk dan terelpas dari induknya,Provinsi Sultra.
Menurut Alimazi, saat ini adminitrasi pemerintah Provinsi Sultra telah berkembang menjadi 17 daerah otonomi. Terdiri 15 Kabupaten dan 2 Kota. Wilayah yang begitu luas dan perkembangan dinamika masyarakat, maka pemekaran adalah sebagian dari solusi penyelesaian persoalan daerah. Pemekaran selain mengatasi kesenjangan antara wilayah, juga menguntungkan bagi pelayanan pemerintah yaitu pelayanan menjadi lebih terfokus dan lebih dekat dengan rakyatnya.
Selain itu, aspirasi pembentukan provinsi Kepton bukanlah tanpa alasan yang kuat yakni 6 daerah wilayah adminitrasi pemerintah daerah yang menjadi cakupannya Kota Baubau, Kabupaten Buton, Buton Utara, Wakatobi, Buton Tengah dan Buton Selatan secara historis adalah eks wilayah Kesultanan Buton yang merupakan daerah terkenal dengan sejarah pemerintahan mandiri yang kemudian berlanjut hingga terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Dikatakan Alimazi, pihaknya sudah mengajukan pula surat pada ketua DPD RI terkait percepatan pembentukan wilayah Kepton. Pada waktu terbentuknya Sultra dan sebelum terbentuk Sultra, disebut dengan Kabupaten Sultra dan ber ibukota di Baubau. Karena itu, bila pemerintah RI mungkin melalui DPD RI bisa mendorong percepatan, merupakan langkag tepat.
“Kalau dibandingkan dengan daerah lain yang dimekarkan bersamaan dengan Kepton, saya kira yang memiliki potensi yang sangat luar biasa adalah Kepton. Kita memiliki laut yang begitu luas, potensi perikanan yang sangat besar. Ada 573 spesies karang terbesar di dunia berada di Wakatobi,” bebernya.
Dikatakan, Kepton juga memiliki tambang aspal yang diperkirakan sampai 200 tahun tidak akan habis. Potensi ini dari Allah SWT yang tentunya putra-putra daerah wajib untuk mengelola. Tentu manajemennya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Pariwisata kita juga memiliki benteng terluas didunia ini juga berarti pembentukan benteng ini tidak sembarang dibentuk tetapi ada maksud-maksud tertentu para leluhur,” katanya.
Alimazi menegaskan, sudah patut dan wajib Provinsi Kepton dimekarkan menjadi salah satu provinsi kepulauan di Indonesia. Pihaknya meyakini dan percaya jika ketua DPD RI La Nyala Mataliti juga bagian dari masyarakat Buton, serta bagian dari leluhur di Kepton. Apalagi, sejarah Sulawesi tentunya Bone dan Buton tentu ini tidak bisa lepas dari itu.
Karena itu, Alimazi berharap, ketua DPD RI yang datang bersama tim untuk mendengarkan permohonan dari seluruh masyarakat Kepton agar betul-betul pembentukan percepatan Kepulauan Buton sebagai salah satu wilayah provinsi di Indonesia, segera terwujud dan masyarakat ada yang dibanggakan dan ini juga merupakan pesan leluhur.
Ditempat yang sama, Wali Kota Baubau Dr H AS Tamrin MH meminta kepada ketua DPD-RI agar kiranya bisa membantu dalam percepatan pembentukan provinsi Kepton. Tak lupa ucapan terimakasih atas kunjungan kerja di Kota Baubau bersama beberapa anggota DPD RI. Kedatangan Ketua DPD-RI bersama rombongan, akan menjadi energi bagi masyarakat Buton dan motivasi kepada masyarakat. Apalagi, hal ini semua rangkaian proses menjadi satu kesatuan yang utuh dalam rangka kekompakkan dan kebersamaan.
Demikian pula dengan ketua lembaga adat kesultanan Buton dan Gubernur Sultra Alimazi yang hadir dalam kegiatan, dimana kekompakkan untuk menghadiri kegiatan ini merupakan manajemen leluhur yang kekuatan utama untuk mekar adalah bersatu padu.
“Kebahagiaan saya selaku Wali Kota Baubau mengenai tim percepatan pembentukan Provinsi Kepton yang sudah ada SK nya dimana semua terlibat didalamnya. Termaksud ada informasi dari Prof Susanto Zuhdi mengenai penetapan kawasan benteng keraton buton sebagai warisan budaya skala nasional yang sudah ada SK nya pula. Ini tidak mudah dalam memperjuangkan hal ini,” pungkasnya. (Adm)