SATULIS.COM, BUTON UTARA- Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara (Butur) Provinsi Sulawesi Tenggara, Ridwan Zakariah-Ahali akan mewujudkan janji politiknya dalam kampanye saat Pilkada 2020 lalu. Pasangan dengan akronim RIDA ini mengaktualisasikan janji tersebut melalui Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daeah (RPJMD) tahun 2021-2026.
“Dokumen RPJMD ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati sebagai komitmen politik yang telah kami sampaikan pada saat kampanye di hadapan masyarakat Butur,” kata Ridwan Zakariah melalui sambutannya pada rapat paripurna penyerahan rancangan RPJMD di ruang sidang anggota DPRD Butur, Kamis (15/7/2021).
Mantan Kepala Bapedda Provinsi Sultra ini menyampaikan, dirinya optimis dengan sinergi dan dukungan yang power full dari segenap elemen bakal mewujudkan daerah Lipu Tinadeakono Sara menjadi daerah yang Maju, Adil, dan Sejahtera. Ridwan menyampaikan RPJMD ini merupakan periode terakhir dalam RPJPD Kabupaten Butur tahun 2010-2025.
“Sesuai visi kami Butur ini bakal menjadi daerah yang Maju, Adil dan Sejahtera atas dukungan DPRD, Forkopimda, organisasi kepemudaan, para pegiat anti korupsi serta tokoh agama dan tokoh masyarakat,” harapnya.
Bupati dua periode ini menegaskan, visi maju, adil dan sejahtera dituangkan dalam lima misi pembangunan lima tahun ke depan yang termaktub dalam dokumen RPJMD. Pertama, meningkatkan sumber daya manusia yang berdaya saing, dan terampil melalui peningkatan aksesbilitas, kualitas pendidikan dan kesehatan. Target pembangunan yang akan dicapai pada misi ini untuk meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, pemberian beasiswa, peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan prasarana kesehatan, program halo dokter dan peningkatan kualitas tenaga kerja.
Kedua, Ridwan berharap peningkatan kualitas infrastruktur dan optimalisasi pembangunan sistem infrastruktur wilayah terpadu dan berkelanjutan guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif. Target misi pembangunan yang akan dicapai peningkatan kualitas infrastruktur jalan, baik dalam kota maupun luar kota. Seperti jalan simpang tiga Buranga, jalan Waode-Buri-Labuan, Jalan Bumi Lapero-Langere. Pembangunan jembatan penghubung Langere-Koepisino, pembangunan bandara udara, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelabuhan Lelamo dan Labuan. Peningkatan akses air bersih, perbaikan rumah tidak layak huni dan pembangunan BTS (Base Transceiver Station) untuk akses jaringan telekomunikasi diseluruh wilayah Butur serta penetapan Kecamatan kulisusu sebagai kota bersih.
Ketiga, pasangan Ahali ini melihat penguatan ekonomi yang berdaya saing melalui inovasi pengembangan sektor unggulan, dan investasi berbasis potensi daerah. Target pembangunan yang akan dicapai pada misi ini, penyediaan sarana prasarana untuk meningkatkan hasil produksi pertanian, peningkatan hasil perikanan tangkap dan budidaya seperti budidaya lobster dan rumput laut.
“Penguatan sektor UMKM melalui pemberdayaan Bumdes dan home industri berbasis komoditas unggulan. Penciptaan lapangan kerja baru, dan penetapan produk unggulan daerah (kawasan peternakan witaitonga. Pendirian pabrik tebu dan kawasan pertambangan di Wakorumba Utara,” ungkap Ridwan.
Keempat, mantan Sekda Buton ini melihat penerapan tata pemerintahan yang baik, profesional, bermartabat dan meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara. Pada misi ini target pembangunan yang akan dicapai peningkatan kualitas dan profesionalisme sistem pelayanan publik, (pemberian TPP). Penataan kelembagaan guna reformasi birokrasi, pengawasan internal pemerintah, dan penegakan supremasi HAM.
Kelima, menurut Ridwan peningkatkan kesadaran masyarakat dan partisipasi gender dalam mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang demokratis, aman nyaman dan religius. Pada misi kelima ini target pembangunan yang akan dicapai, yakni penguatan kapasitas penanganan gangguan Ketentraman, Ketertiban dan Kenyamanan (K3). Konflik sosial, menciptakan iklim politik yang kondusif serta penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dan anak.
Ketua KONI Butur ini menambahkan, guna mewujudkan visi dan misi Kabupaten Buton Utara, selama lima tahun kedepan dibutuhkan anggaran yang cukup.
“Bila kita mengacu pada keuangan daerah selama lima tahun terakhir, kapasitas fiscal kita tergolong sangat rendah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Olehnya itu, dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur jalan, distribusi perdagangan separti pasar, dan kualitas pelayanan kesehatan, pemerintah daerah melakukan pinjaman pada PT. SMI,” jelasnya. (mus)
Editor : Basyarun