SATULIS.COM, KENDARI– Bupati Buton Utara (Butur), Ridwan Zakariah berkunjung ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Tenggara (Sultra). Kedatangan Bupati dua periode itu diterima langsung Kepala Perwakilan BPKP Sultra, Nani Ulina Kartika Nasution, S.E., M.Ak.
Silahturahmi Ridwan Zakariah disambut baik. Nani Ulina mengatakan pada prinsipnya kedatangan Ridwan Zakariah merupakan bentuk silahturahmi, karena belum lama dilantik. Dalam kesempatan itu, Bupati Butur sekaligus mengundang pihak BPKP Sultra untuk berkunjung di daerahnnya.
“Artinya kedatangan beliau (Ridwan Zakariah, red) menunjukkan komitmennya lah untuk bisa dibantu oleh BPKP. Karena tugas kami dalam bentuk pendampingan dan pengawasan. Contoh pendampingan, misalnya pengelolaan keuangan daerah, BPKP akan melihat bagaimana Pemkab melakukan penata usahaan keuangan daerah,” demikian dijelaskan Nani Ulina di ruang tamu Kantor BPKP Sultra, Selasa (11/8/2021).
Nani Ulina menjelaskan tugas BPKP Sultra bagaimana melihat sistem internal pengendalian pemerintahannya. Kemudian Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Butur bisa melakukan fungsi pengawasan.
“Nah itu kita (BPKP Sultra, red) dampingi APIP nya. Supaya mampu untuk mengawal program-programnya Bapak Bupati,” katanya.
Pendampingan yang dilakukan BPKP Sultra dalam bentuk pembinaan SPB nya, penyelenggaraan manajemen risiko nya, selanjutnya APIP untuk penguatan dalam bentuk penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara bentuk pengawasan, BPKP Sultra bisa bermacam-macam, ada audit, review, evaluasi, dan monitoring.
“Tapi sifatnya sampling, untuk mewakili Pemda-Pemda yang lain. Sebagai contoh misalnya ada program nasional, seperti vaksin itu audit pelaksanaan vaksinnya. Itu kita kawal, apakah sudah sesuai dari sisi standar nya, pelaksanaan vaksinnya berapa persen, pemberian insentif pada tenaga kesehatan, pelaksanaan anggarannya, ketersediaan anggaran nya. Ada tidak yang seharusnya di bayakan, atau seharusnya tidak bayar kan tapi tidak dibayarkan,” beber Nani.
Dari pengawasan BPKP kata Nani, akan ada rekomendasi dan masukkan untuk pemerintah daerah. Semua kegiatan vaksin ada standar tata cara pelaksanaan secara nasional. “BPKP akan melihat apakah sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah pusat,” pungkasnya.
“Pada prinsipnya semua pemerintah daerah, termasuk Butur kita (BPKP Sultra, red) dampingi. Termasuk APIP nya, bagaimana dia mampu melakukan audit, kalau SDM nya kurang kita libatkan dalam bentuk pendidikan pelatihan dan sertifikasinya,” ujar Nani. (mus)
Editor : Basyarun