SATULIS.COM, WAKATOBI– Pemerintah Daerah (Pemda) Wakatobi terus berupaya agar masyarakat pulau Kaledupa dan Binongko dapat menikmati aliran listrik 24 jam.
Bupati Wakatobi, H. Haliana, SE mengaku pihaknya telah mengunjungi Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Induk Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat (Sulselrabar). Hal itu dilakukan guna mengkonfirmasi rencana membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Binongko dan Kaledupa.
“Saya mengkonfirmasi rencana PLTS itu, apakah 2022 itu PLN siap atau belum. Jawabannya, Mereka (PLN red) juga masih menunggu alokasi anggaran dari pusat. Sehingga pihak rayon juga belum memberikan kepastian di tahun 2022,” kata Haliana saat ditemui, Minggu(3/9/2021).
Kunjungan itu, termasuk membicarakan alternatif kerjasama yang bisa lakukan antara Pemda dengan pihak Rayon Sulselrabar agar di pulau Kaledupa dan Binongko bisa di aliri listrik 24 jam. Pasalnya, selama masa transisi atau sebelum ada pembangun PLTS yang bersumber dari Energi Baru Terbarukan (EBT). Menurut Haliana, ada beberapa skema yang ditawarkan pihak rayon Sulselrabar untuk menyelesaikan persoalan listrik di dua pulau yakni dengan cara subsidi.
“Contohnya kita subsidi, sampai saya minta di hitungkan, kalau di subsidi berapa kira-kira yang dibebankan ke daerah. Sehingga terjawab kemarin itu juga, angka-angka yang saya pikir tidak terlalu berat bagi pemda. Untuk kita subsidi siang hari, itu sekira Rp 3 miliar lebih pertahun untuk dua pulau,” jelas politisi PDIP itu.
Walaupun skema itu diperbolehkan oleh PLN, namun Pemda harus berkonsultasi dengan berbagai pihak. Diantaranya yakni BPK, BPKP dan KPK tentang mekanisme, apakah bisa atau tidak. Selain itu kata Haliana harus melihat cantolan dan nomenklaturnya, ada di sistim informasi pemerintah daerah (SIPD), apakah masih ada mata anggaran untuk subsidi atau tidak dan dapat disetujui DPRD Wakatobi.
“Saya sangat berharap sekali, bila perlu hari ini juga. Apalagi angkanya tidak terlalu besar. Artinya ini semua demi masyarakat Wakatobi. Ini yang perlu dikerjasamakan, tinggal seperti apa nanti perumusan, kontrolnya, detailnya yang akan di kerjasama nanti. Karena PLN tidak meminta uang, dan pihak rayon pun menegaskan agar jangan memberikan uang ke PLN atau ke ranting, tapi dalam bentuk BBM saja,” paparnya.
Lebih jauh, pasangan Elmiati Daud ini berharap Pemda ingin pemberian subsidi itu sama sekali secara hukum tidak melanggar. “Karena beberapa anggota DPRD, utamanya teman-teman dari Kaledupa dan Binongko sudah menyuarakan untuk subsidi 2022 secepatnya, agar masyarakat dapat menikmati listrik 24 jam,” tutupnya. (Adm)
Penulis : Arjuno
Editor : Basyarun