SATULIS.COM, WAKATOBI – Rencana Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Wakatobi untuk menyalahkan listrik 24 jam di pulau Kaledupa dan pulau Binongko melalui Subsidi BBM pada tahun 2022 mendatang, mendapatkan respon positif dari dua politisi Golkar, yakni Ketua DPRD kabupaten Wakatobi. H Hamiruddin, dan Badalan.
Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi, H Hamiruddin saat di temui beberapa waktu lalu mengatakan, pada esensinya rencana subsidi tersebut bermanfaat untuk masyarakat dan tidak menyalahi aturan yang ada, maka DPRD sangat mendukung dan support terhadap itu.
“Sepanjang untuk kesejahteraan masyarakat kita dan anggarannya ada DPRD pasti akan dukung,” ungkapnya.
Dikatakannya, secara pribadi sangat mendukung, mengingat listrik 24 jam sangat penting untuk masyarakat di dua pulau. Namun lagi-lagi lanjutnya, keputusan DPRD bukan semata keputusan pribadi Ketua, melainkan secara kelembagaan pengambilan keputusannya bersifat kolektif kolegial. Terlebih dalam rapat penjelasan KUA tahun 2022, pemerintah belum mengungkapkan masalah subsidi listrik.
“Artinya untuk kesejahteraan masyarakat kita di beberapa pulau itu, sangat penting. Hanya di sisi aturannya, nanti di konsultasikan dan kita di DPRD ini menunggu saja kapan di ajukan, setelah itu kita akan bahas juga,” tutupnya.
Senada dengan ketua DPRD Wakatobi, H Hamiruddin, anggota DPRD Fraksi Golkar Dapil Kaledupa, Badalan, juga mendukung upaya pemda untuk listrik 24 jam di dua pulau, khusus di pulau Kaledupa.
“Pada prinsipnya upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan listrik 24 jam, sebagai putra Kaledupa dan anggota DPRD Wakatobi kita memberikan dukungan apresiasi dan perhatian yang penuh, atas kebijakan Pemda yang ingin menyalakan 1×24 jam untuk pulau Kaledupa dan Binongko,” tuturnya, Rabu (3/11/2021).
Menurutnya rencana itu harus dibahas lebih teknis pada sistim penganggaran. Mengingat PLN adalah perusahaan listrik negara yang juga mendapatkan perhatian dari keuangan negara, apakah akan sinkron Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) membiayai perusahaan negara atau seperti apa.
Sehingga itu harus bahas secara teknis, lebih detail. Di khawatirkan akan terjadi tumpang tindih penganggaran. Bahwa APBD menganggarkan untuk subsidi, tetapi disisi lain juga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga memberikan kepada PLN, maka tentu harus ada kajian lebih teknis.
“Saya tidak ingin mengatakan bahwa setuju dengan tidak setuju soal subsidi. Tapi saya ingin mengatakan bahwa harus ada kajian secara teknis soal subsidi itu. Ketika tidak menyalahi aturan, kemudian kita punya kemampuan keuangan daerah cukup, saya kira apa salahnya kita berikan dukungan, saya kita tidak ada masalah,” tegasnya.
Dikesempatan itu juga, Ia menyarankan kepada Pemda, agar dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kali ini ada perhatian pemerintah lebih khusus. Untuk pengembangan infrastruktur di Kaledupa dan Binongko.
Mengingat dalam kurun waktu 17-18 tahun terakhir ini Pemda masih agak kurang memberikan perhatian kepada lima pulau-pulau kecil yang ada di Kabupaten Wakatobi.
“kita berharap, di RPJMD kali ini dapat merangkum juga lima pulau kecil yang ada di Kabupaten Wakatobi yaitu Kapota, Lentea, Darawa, Runduma dan pulau Hoga,”ujarnya. (Adm)
Penulis : Arjuno