SATULIS.COM, WAKATOBI – Ratusan ibu-ibu dari berbagai profesi bersama perwakilan sara mesjid di pulau wangi-wangi, mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Kabupaten Wakatobi untuk mengelar doa tolak bala (Malapetaka).
Kedatangan ratusan ibu-ibu dan para tokoh masyarakat itu sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap kinerja beberapa anggota DPRD yang terkesan mengesampingkan kepentingan masyarakat.
Ketua Lembaga Adat Budaya Buton dan Wakatobi, Sahirun saat di temui menyatakan kedatangan ratusan ibu-ibu dan keterwakilan sara merupakan gambaran bahwa aspirasi masyarakat yang diamanahkan kepada anggota DPRD wakatobi belum dilakukan secara maksimal, sehingga masyarakat datang untuk berbicara sendiri, guna melihat respon perwakilannya di DPRD.
“Melatar belakangi kedatangan kami, baik dari sara mesjid yang terwakilkan dan juga ada dari tukang sapu, para tenaga honorer, dan Nelayan, serta petani, ingin menyampaikan kepada anggota DPRD wakatobi sebagai wakil kami, mohon bahwa semua regulasi yang berhubungan dengan gaji mereka, pemanfaatan mereka sebagai nelayan dan petani dapat segera di lakukan, karena tanpa aturan yang mendasar sebagai pondasi untuk melakukan kegiatan dalam hal ini Pemda maka semuanya itu tidak akan terlaksana semua,” ujarnya, Kamis (28/7/2022).
Menurutnya masyarakat mestinya tidak perlu hadir untuk datang melakukan doa tolak bala di DPRD. Akan tetapi masyarakat terpaksa datang karena melihat fungsi DPRD kabupaten Wakatobi tidak berjalan maksimal dan bekerjasama sehingga rakyat hadir untuk memohon kepada seluruh perwakilannya di Dewan, khususnya Ketua DPRD kabupaten Wakatobi, H Hamiruddin dan juga Pemda beserta jajarannya agar bergandeng tangan untuk menyusun rencana yang baik demi kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu salah satu warga Rozik saat di temui menyatakan Aksi doa bersama di Gedung DPRD Kabupaten Wakatobi merupakan sebuah peringatan kepada anggota DPRD dan Pemerintah daerah agar melaksanakan kewajibannya dan tidak mengesampingkan kepentingan masyarakat.
Dia menyatakan, salah satu contoh kasus seperti yang dilakukan para anggota DPRD Wakatobi dari fraksi Golkar. Dimana semuanya kompak tidak hadir di beberapa agenda pembahasan, seperti pembahasan Raperda Kabupaten Wakatobi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021.
“Padahal itu untuk kepentingan masyarakat. Ini perlu di pertanyakan. Ingat, ini merupakan suara hati rakyat untuk melakukan doa bersama guna membuka hati para wakil rakyat, agar masyarakat tidak lagi jadi korban,” ujarnya. (Adm)
Penulis: Arjuno