SATULIS.COM, WAKATOBI – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten wakatobi akhirnya melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada tahun 2024.
NPHD tersebut diteken Bupati Wakatobi, H Haliana SE bersama pihak KPU dan Bawaslu di aula gedung sanggar budaya kecamatan Wangi-wangi Selatan (wangsel), pada minggu (29/10/2023).
Penandatangan itu disaksikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Jend. Pol. (Purn) Prof. Drs. H. Tito Karnavian, M.A, Ph.D., anggota DPR-RI Komisi II Ir Hugua, dalam kunjungan kerja Tito Karnavian ke wakatobi.
Dalam sambutannya H. Tito Karnavian, menyatakan baru kali menyaksikan langsung penandatangan NPHD pilkada. Biasanya hanya di wakili pemerintah provinsi selaku perwakilan pemerintah pusat.
“Saya terimakasih karena sudah di tanda tangani meskipun bukan pimpinan KPU, Bawaslu tapi di wakili namun sudah sah secara hukum apalagi di hadiri anggota DPR-RI dan mendagri. Dan baru kali ini saya menyaksikan langsung biasanya di wakili provinsi,” ungkap Tito.
Kata dia, dua hari sebelum ke wakatobi, pihaknya telah mengelar rapat dalam rangka membahas berbagai hal, mulai dari pencegahan Inflasi, stunting, APBD dan yang lebih pesifik membahas masalah pemilu terkait Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) karena baru ada enam daerah yang sudah melaksanakan penandatanganan perjanjian hibah.
“Saya mendapatkan informasi baru enam, makanya saya datang ke Sultra untuk menggenjot itu, kalau tidak pilkadanya terhambat nanti. Kalau pemilu dan pemilihan DPRD itu gunakan APBN jadi untuk biaya KPUD, Bawaslu, linmas, TNI- polri itu dari APBN,” ujarnya.
“Biasa juga KPUD, Bawaslu, TNI/Polri mengajukan pasti maksimal siapa tau kasih semua, kalau nanti lebih di kembalikan. Tapikan bandarnya kepala daerah, tentu tidak mau karena ada pembiayaan yang lain harus di hitung dan di rasionalisasi, yang rasional berapa di situ ada tarik menariknya dan setelah di sepakati baru di buatkan naskah perjanjian hibanya yang merupakan komitmen,” paparnya.
Lanjutnya, guna meringankan pemerintah daerah pihaknya juga telah mengeluarkan surat edaran perJanuari tahun lalu dimana semua daerah 40 persen anggaran untuk pilkada itu di siapkan dari anggaran tahun 2023 dan 60 persen nanti di tahun 2024, mengingat jika semuanya di anggarkan di tahun 2024 maka akan ada daerah yang memiliki APBD sedikit akan jebol sehingga program lain yang penting-penting seperti pendidikan, kesehatan dan lain-lain akan ketarik uangnya untuk pilkada makanya harus bagi 2.
“Tugas saya untuk mengecek daerah-daerah mana saja yang sudah menganggarkan 40 persen di tahun 2023 secara otomatis 2024 di RAPBDnya, nah yang sudah di sepakati di sulawesi tenggara ada kolaka utara, konawe, muna barat, konawe selatan, Buton, buton selatan, konawe Kepulauan. Sementara tiga daerah lainnya belum,” jelasnya. (Adm)