SATULIS.COM, Buton Tengah – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Garuda yang di komandoi Rahim, siang tadi menggelar aksi unjuk rasa (unras) di depan kantor Bupati Buton Tengah (Buteng) Sulawesi Tenggara (Sultra).
Aksi yang di bangun oleh LSM Garuda, terkait lambannya penyaluran dana covid-19 di Buteng yang menggunakan APBD sebesar Rp 13 miliar yang hingga kini belum tersalur.
Salah satu orator dalam aksinya meminta kepada pemda Buteng agar segera menyalurkan dana pengaman sosial kepada seluruh masyarakat yang terdampak covid-19.
“17 maret pemerintah pusat telah menetapkan sebagai darurat bencana nasional, namum hingga saat ini dana tersebut (jaring pengaman sosial) belum juga di salurkan. Dimana transparansi anggaran tersebut,” teriak Rahim dalam oratornya, Senin (06/07/2020).
Menurutnya, akibat covid-19 banyak warga yang terkena dampak mulai dari petani rumput laut, nelayan bagang yang tidak tau bahkan harga jual usaha mereka anjlok di pasaran.
Namun sampai saat ini pemda Buteng diam, sehingga jika seperti itu tambah Rahim, jangan kaget jika masyarakat di bawah terus ribut.
“Mungkin bapak bapak tidak tau kalau masyarakat di bawah itu ribut akibat persoalan ini. Ada warga yang ribut dengan kepala kampungnya, kepala desa dengan warganya, warga dengan lurahnya hanya lantara dana covid yang tidak jelas atau bahkan tumpang tindih. Tolong pak pikirkan orang tua kami yang ada di sana juga,” ucap Rahim sembari meneteskan air matanya saat berhadapan dengan Sekda Buteng.
Tak hanya itu, Riki salah satu orator juga menyoal terkait bantuan yang selama ini belum di salurkan oleh pemda.
“Selama ini hanya bantuan dari kementerian sosial, dari pemerintah provinsi dan yang lain yang di bagi. Sekarang dimana dari pemda ? Kami datang kesini untuk memperjelas semua, bukan mau menjadi provokator atau musuh dan kami ini adalah orang yang peduli terhadap daerah ini,” kata Riki
Usai mendengarkan orasi, Sekda Buteng Konstatinus Bukide, langsung menerima massa aksi dengan menjelaskan beberapa alasan kenapa lambanya penyaluran dana covid yang di siapkan oleh Pemda Buteng melalui dana APBD.
“Kita punya program perencanaan, kita tidak akan gegabah seperti yang di inginkan. Karena dana APBD itu di harapkan akan menjadi problem solving bukan memperkeruh masalah,” tutur Konstatinus saat di konfirmasi lanjutan usai menerima massa aksi.
Saat ini kata Konstatinus, pemda saat ini lagi menyusun data penerima bantuan yang bersumber dari APBD Buteng sebesar Rp 1 miliar yang rencananya akan di terimakan secara bertahap.
“Kalau kita ikutkan apa yang menjadi ke inginan mereka (massa aksi) sementara data yang di susun belum rapi itu akan menjadi masalah. Kalau di hitung hitung data bansos yang ada di Buteng ini sudah melebihi angka DTKS kita sekitar 23 ribu kk yang terbantu melalui BLT maupun sembako,” katanya.
Kendala yang ada di masyarakat sekarang, lanjut Konstatinus, masyarakat menganggap bahwa apabila ada warga yang belum menerima bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp 600 ribu dianggap belum tersentuh bantuan (bansos).
“Yang jelas saat ini kita sudah sampaikan ke pihak kelurahan/desa untuk memberikan data warga yang belum menerima bantuan supaya di lakukan verifikasi. Jangan sampai ada yang sudah dapat sembako di katakan belum dapat bansos,” lanjutnya.
“Yang jelas saat ini kita lagi susun data bersama dinas sosial untuk penerima bansos. Perbub tentang penyaluran bansos yang 1 miliar itu sudah ada dimana masing masing kk akan mendapat Rp 300 ribu dalam bentuk tunai, dan semua itu akan terbagi jika datanya sudah siap,” pungkasnya. (Adm)
Peliput : Arwin