SATULIS.COM, Buton Utara – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Buton Utara (Butur) menyerahkan 614 sertifikat tanah. Bertempat di aula kantor BPN Butur, penyerahan dilakukan oleh Bupati Buton Utara, Abu Hasan, Kamis (6/8/2020).
Kepala Badan Pertanahan (BPN) Butur, Abdul Rahman memaparkan, ada 6 perwakilan masyarakat yang dipanggil untuk penyerahan sertifikat
“Target tahun ini ada 593 bidang tanah yang disertifikasi. Hal ini sudah seratus persen dan melebihi target. Sedangkan untuk yang belum tersertifikasi tinggal 28 persen, termaksud aset-aset daerah,” ujarnya.
Sambungnya, terkait aset daerah yang belum tersertifikasi sementara menunggu program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
“Rencana secara nasional semuanya selesai tahun 2025. Tapi melihat peluang di Buton Utara ini bisa lebih cepat dari target nasional. Kita usahakan 2024 selesai semua,” tuturnya.
Kata dia, hal ini sesuai target berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri, (Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi).
Untuk provinsi Sulawesi Tenggara, sebanyak 3090 bidang tanah. Tidak boleh melampaui target. Meski begitu, diharapkan ada musyawarah diantara masyarakat.
Dikatakan, Kepala Badan Pertanahan Nasional berharap kedepan ada kerjasama dengan Pemda setempat. Dalam hal ini pemerintah Kecamatan, Desa/Kelurahan untuk bersama-sama memberikan data.
“Bantu kami BPN menunjukan batas tanahnya. Karena biaya PTSL itu bukan gratis. Ada biaya ditanggung oleh negara, ada biaya ditanggung oleh masyarakat,” jelasnya.
Di tempat yang sama, Bupati Buton Utara, Abu Hasan memberi apresiasi atas inisiatif kepala kantor agraria/pertanahan yang sudah mengambil langkah-langkah strategis terkait dengan pensertifikasian tanah.
“Terkait dengan pelaksanaan gugus tugas performa agraria yang saya anggap sukses walaupun kita berada di tengah-tengah pandemi covid-19,” terangnya.
Kata Abu Hasan, seandainya tidak ada pandemi covid-19, produktifitas pensertifikasian akan lebih meningkat lagi. Dengan begitu masyarakat akan lebih merasakan kehadiran BPN.
“Ini kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang sangat mendasar, apakah itu masyarakat petani, pengusaha, termaksud pemerintah daerah yang hari ini asetnya masih perlu kita sertifikasi, sehingga kita memiliki alasan yang kuat untuk menghindari konflik-konflik kepentingan di tengah masyarakat,” bebernya. (Adm)
Peliput : Haslin