SATULIS.COM, BUTON – Pemerintah Indonesia rupanya menghabiskan dana triliunan rupiah setiap tahunnya untuk membeli limbah dari luar negeri. Bahkan hal itu telah berlangsung selama puluhan tahun. Limbah yang di impor itu adalah limbah minyak dalam bentuk aspal.
Tokoh masyarakat Sulawesi Tenggara (Sultra), Samsu Umar Abdul Samiun, mengatakan, ada dua jenis aspal. Yakni aspal alam dan aspal minyak. Untuk aspal minyak menurut pria yang akrab disapa Umar Samiun, adalah hasil residu dari minyak. Dimana yang melakukan proses tersebut adalah negera-negara timur tengah penghasil minyak.
“Limbahnya itu (Minyak) jadi aspal. Disitu masih ada sekitar 5-7 persen bitumen, lalu diekstrat. Jadi limbah minyak itu di ekstrat. Yang kita beli itu kasarnya adalah limbah,” ucap Umar Samiun.
Lebih lanjut Umar Samiun mengatakan, pembelian aspal keluar negeri mencapai 14-15 triliun rupiah.
“Bisa dibanyangkan kalau kemudian dana itu dibelanjakan aspal buton. Jadi bukan diberikan cuma-cuma, hanya menyetop keran impor lalu kemudian digunakan dalam negeri,” bebernya.
Menurut Umar Samiun, dengan memanfaatkan aspal buton, tentu akan memberikan multipler effect kepada sektor ekonomi, pembangunan di daerah, penghemantan devisa dan penyerapan tenaga kerja. Terlebih, kualitas aspal buton jauh lebih baik ketimbang aspal minyak yang selama ini di impor.
Hanya saja, selama ini aspal alam diperlakukan dengan tidak wajar. Hal itu karena dari proses penambangan, lansung digelar menjadi aspal dijalan. Tentunya hal itu akan membuat kualitasnya menurun, dimana aspal buton masih bercampur dengan unsur lain, seprti kapur, tanah dan air.
Olehnya itu kata Umar Samiun, masyarakat Buton secara khusus, harus berterimakasih kepada pemerintahan presiden Jokowi yang telah berani dan serius mendorong pemanfaatan aspal Buton secara nasional.
“Ucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada pemerintahan presiden Jokowi, karena nanti dizaman beliau (Jokowi) barulah kebangkitan aspal buton dimulai,” ucap Samsu Umar Abdul Samiun di lokasi penambangan Aspal Buton, Lawele, Kamis (21/01/2021).
Keseriusan pemerintah pusat dibawah komando Menko Luhut Binsar Panjaitan, kata Umar Samiun, sangat luar biasa. Saat ini kebijakan penggunaan aspal buton untuk jalan nasional sekira 2000 Kilometer telah diterapkan.
Lalu kemudian, Mendagri Tito Karnavian ikut mengelurkan Permendagri. Instruksi kepada semua kepala daerah, Gubenur dan Bupati/Walikota untuk memakai Aspal Buton, baik itu jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Demikian halnya kementrian desa, juga dipaksa untuk menggunakan aspal buton
“Bersyukur sekali pak Jokowi menang di Kepulaun Buton, karena inilah salah satu issunya. Semoga beliau (Jokowi) beserta seluruh jajarannya diberikan kesehatan, keselamatan dan umur panjang,” tegas Umar Samiun.
Menurut mantan Bupati Buton ini, dekade zaman pemerintahan presiden Soeharto, tidak ada lagi aspal buton yang dipakai. Kemudian berganti pemerintahan BJ Habibie, juga tidak berdaya sama sekali. Demikian halnya pemerintahan presiden Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono, aspal Buton tidak mendapat tempat dirumah sendiri.
Lebih lanjut Umar Samiun mengatakan, ketidak berdayaan Aspal Buton tidak semata-mata karena faktor kualitas yang selama ini jadi alasan. Namun keberadaan oknum yang sengaja mengambil keuntungan dari kegiatan impor aspal (Aspal Minyak), jadi salah satu penyebab.
Jika pemerintah sebelumnya serius melirik aspal buton, maka upaya seperti mendatangkan teknologi akan dilakukan. Namun pemerintah memilih untuk tetap melakukan impor aspal dengan nilai yang mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya. Dikatakan Umar Samiun, cara mematikan aspal buton pada dekade 1982, dengan merubah status perusahaan negara menjadi perseroan terbatas. Dari PAN (Perusahaan Aspal Negara) menjadi PT. Sarana Karya.
“Artinya kalau dia berubah menjadi PT, didalam pasar berlaku hukum pasar, yaitu kompetitif. Dengan segala kelemahan karena tidak melalui teknologi, tentu Buton menjadi tidak berdaya didalam rumahnya sendiri. Jadi pada tahun 1982, presiden Soeharto datang ke Buton karena terjadi PHK besar-besaran di PT. Sarana Karya,” bebernya lagi.
Dikatakan Umar Samiun, paska dirinya menjabat sebagai Bupati Buton pada tahun 2012, sebagaimana visi-misi yang diusung pasangan Umar-Bakry, yakni menjadikan Kabupaten Buton sebagai satu kawasan berbasis bisnis dan budaya terdepan, keberadaan Aspal Buton mulai mengusik pikirannya.
“Sebagai bupati, saya coba membuka tabir. Kenapa sampai begini?. Tantangannya sudah ada, lalu saya menjawab tantangan itu dengan berupaya tidak harus bergantung pada pemerintah. Karena Faktanya, diseluruh daerah sudah dikuasai aspal impor,” jelasnya.
Umar Samiun kemudian membuat suatu prodak Aspal buton yang disebut dengan CPHMA (Cold Paving Hot Mix Asbuton) atau Aspal Buton Campur Hampar Panas Dingin. Dimana keunggulan prodak tersebut, dapat digelar baik dalam keadaan panas maupun hujan. Upaya lain yang dilakukan, dengan menggalang komunikasi dengan beberapa kelapa daerah, baik itu Bupati/Walikota maupun Gubernur.
“CPHMA mulai terbuka dan dipakai pada beberapa daerah. Terakhir diujicoba dijalan Pantura 1 kolimeter dalam keadaan hujan. Sempat dipertanyakan. Saya sampaikan bahwa aspal alam sudah jutaan tahun berasosiasi dengan air, kapur, dan tanah. Jadi ketika digelar dan asosiasinya kembali membentur, itu tidak masalah. Berbeda dengan Aspal impor, tidak boleh digelar dalam keadaan hujan,” jelasnya. (Adm)