SATULIS.COM, BAUBAU – Sebagai pemerintah, Birokrat sangat diharapkan untuk memberikan pelayanan prima terhadap publik. Pasalnya, pelayanan prima terhadap publik merupakan wujud atas hadirnya Negara di tengah-tengah Masyarakat. Dengan demikian, upaya untuk menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dapat terwujud.
Demikian dikatakan Wakil Wali Kota (Wawali) Baubau La Ode Ahmad Monianse melalui sambutannya pada acara Deklarasi Janji Kinerja dan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM pada Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Baubau Tahun 2021, di Aula Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Baubau, Jl. Raya Palagimata, Rabu, (17/2/2021).
Mengutip perkataan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Wakil Wali Kota menjelaskan, wujud dari kehadiran Negara adalah baiknya pelayanan publik. Untuk itu, pelayanan publik oleh birokrasi harus ditingkatkan agar Negara benar-benar hadir di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, transparansi dalam memberikan pelayanan sangat dibutuhkan.
“Ini juga merupakan sebuah kritik untuk kita di Kota Baubau, untuk melihat apakah Negara sudah hadir di tengah-tengah masyarakat kita. Saya kira niat kita untuk memperoleh WBK dan WBBM di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ini adalah upaya untuk mewujudkan kinerja nyata, Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif”, ujarnya.
Dikatakan, Presiden Joko Widodo pada tanggal 9 Februari menyampaikan, pelayanan publik di Indonesia secara keseluruhan masih kelihatan kaku. Untuk itu, diwajibkan kepada seluruh pemangku kepentingan yang bekerja dalam pelayanan publik untuk terus berbenah dengan memberikan pelayanan prima.
“Alhamdulillah pada hari ini Kementerian Hukum dan HAM Kota Baubau dalam hal ini Bapas, Lapas dan Imigrasi telah bersepakat bersama membangun kinerja yang pada akhirnya akan bermuara pada pelayanan publik secara prima. Untuk itu kita berharap agar komitmen ini tidak hanya berupa seremonial belaka namun diwujudkan dengan kerja nyata”, tuturnya.
Ditambahkan, apa yang dilakukan oleh Lapas, Bapas, dan Imigrasi tersebut merupakan pembuktian untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Untuk itu Wawali berharap, ketiga lembaga tersebut dapat memberikan informasi secara luas dan terbuka kepada masyarakat tentang apa yang harus dilakukan untuk mendukung komitmen tersebut. Dengan keterbukaan ini, diharapkan ketiga Lembaga tersebut dapat menerima kritik dan saran dari semua pihak untuk bahan perbaikan.
Lebih lanjut La Ode Ahmad Monianse mengungkapkan, Wali Kota Baubau Dr. H. AS Tamrin, MH. telah memberikan gambaran, untuk mempercepat proses tercapainya WBK dan WBBM landasan yang utama ialah Norma Agama. Pasalnya, norma Agama dapat memberikan doktrin agar selalu memberikan pelayanan yang lebih baik.
“Sebagai mana yang telah dikatakan oleh Rasullah Salallahu Alaihi Wasalam bahwa “sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain”. Jika norma Agama ini selalu kita jadikan pegangan maka apa yang telah kita upayakan dan kita sepakati bersama Insya Allah akan tercapai”, imbuhnya.
Wawali juga mengungkapkan, selain Norma Agama, juga sangat penting untuk memahami nilai-nilai luhur Budaya yang berkembang di setiap Daerah sebagai landasan pendukung. Seperti halnya di Kota Baubau, ada nilai-nilai luhur Budaya yang tumbuh berkembang yang disebut Sara Pataanguna dan kemudian dielaborasi oleh Wali Kota Baubau dalam bentuk PO-5, yaitu “Pomamasiaka, Poangka-angka taka, Popiapiara, Pomamaeaka, dan Pobinci-binciki kuli”.
“Jika Norma Agama serta nilai-nilai luhur budaya ini kita padukan, kemudian kita jadikan pedoman dan landasan kita dalam menjalankan tugas-tugas kita sebagai Birokrasi, maka saya yakin apa yang kita sepakati bersama ini dapat terwujud. Karena kita pasti akan memberikan pelayanan secara total kepada masyarakat kita dengan tidak membeda-bedakan satu sama lainya”, pungkasnya. (Adm)