Bahkan, Jokowi sendiri sudah memberikan petunjuk kepada Bupati Buton untuk mendirikan perusahaan daerah (Perusda) sehingga memiliki badan hukum dalam pengelolaan Aspal Buton. Petunjuk presiden tersebut selanjutnya ditindaklanjuti oleh Bupati Buton, baik saat masih dijabat oleh Samsu Umar Abdul Samiun maupun La Bakry.
“Lima kali Bupati bertemu dengan presiden Jokowi. Waktu itu 2 kali Pak Umar Samiun dan 3 kali Pak La Bakry bertemu presiden membahas soal pengelolaan Aspal Buton. Tapi, sampai saat ini belum ada tindaklanjutnya. Padahal, perusda yang disyaratkan oleh presiden sudah dibentuk sejak lama,” kata Yuliadin Pasarwajo, Koordinator Pemuda Buton Kabarakti dalam orasinya seperti dilansir Fajar.co.id.
Dalam aksi tersebut, mereka juga meminta presiden Jokowi untuk bisa memperlakukan Buton seperti halnya Freeport. Yang mana, Freeport bisa dengan mudah diakuisisi setelah puluhan tahun dikuasai asing.
“Merdekakan tambang aspal Buton kami untuk dikelola sepenuhnya oleh pemerintah Kepulauan Kabupaten Buton seperti halnya Freeport,” tegasnya.
Olehnya itu, pihaknya berharap kepada Presiden Jokowi selaku pengambil kebijakan untuk segera membuat rekomendasi yang berpihak kepada kepentingan masyarakat untuk segera memanfaatkan aspal Buton. Dengan pemanfaatan aspal Buton oleh Pemda, maka dapat mendorong percepatan pembangunan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat.
“Kami meminta dengan sangat agar usulan solusi dari permasalahan aspal Buton yang dapat dijadikan salah satu alternatif kami adalah membentuk Perusahaan Aspal Buton Daerah dan diharapkan pemerintah bisa segera mengambil inisiatif dan tanggung jawab untuk langsung kelapangan dan turun tangan sebagai bentuk kepedulian terhadap rakyat,” tutupnya. (Adm)