PASARWAJO, SATULIS.COM – Pengelolahan keuangan yang baik menjadi salah satu tolak ukur kinerja pemerintah. Tertib administrasi adalah syarat mutlak, dan hal itu diwujudkan Pemkab Buton.
Terbukti, pemkab Buton berhasil meraih penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK-RI). Hebatnya predikat WTP itu diraih Pemkab Buton di bawah kepemimpinan bupati Samsu Umar Abdul Samiun dan La Bakry secara beruntun di-empat tahun kepemimpinannya.
Tercatat, duet Umar-Bakry berhasil mengantar Pemkab Buton meraih WTP pada tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017. Bupati Buton, La Bakry mengungkapkan, capain WTP merupakan prestasi, upaya dan kerja keras seluruh komponen Pemkab Buton dalam mengelola keuangan dan aset daerah secara terus menerus.
“Capaian ini merupakan upaya sungguh-sungguh dari jajaran Pemda Buton sejak kepemimpinan Bupati Buton, Umar Samiun beserta seluruh jajaran pemerintahan yang ada, dan kamipun melanjutkan itu” kata La Bakry.
La Bakry berharap, terlepas dari predikat WTP yang diraih, penyajian tatakelola keuangan yang baik merupakan tugas setiap aparatur sipil negara (ASN). Olehnya itu dia menghimbau para kepala SKPD dan seluruh stakholder selalu memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, utamanya dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Hal itu pula merupakan komiten pemerintahan Umar-bakry sebagai wujud dalam upaya menciptakan pemerintah yang good goverman. Diapun menghimbau kepada seluruh pegawainya agar tidak cepat merasa puas dengan apa yang telah diraih.
Dengan begitu kata La Bakry, apa yang menjadi cita-cita Pemda Buton dalam menampilkan tata kelola keuangan dan aset daerah bisa secara berjenjang dihadirkan di masyarakat.
“Kedepan kita harapkan terutama soal penataan aset harus segera melakukan pembenahan-pembenahan kembali sehingga aset daerah itu tidak merubah neraca yang saat ini kita peroleh,” tukasnya.
Hal senada dikatakan ketua DPRD Kabupaten Buton, La Ode Rafiun, SPd. Menurut dia, predikat WTP yang diraih oleh Pemda Buton merupakan partisipasi dan kesadaran dari seluruh jajaran pemerintah yang ada, mulai dari bendahara barang, para Asisten, Sekda, Wakil Bupati, Bupati Buton dan juga peran DPRD dalam hal fungsi pengawasan terhadap daerah.
“Kedepan DPRD selaku lembaga yang melakukan fungsi pengawasan terhadap daerah akan semakin menjalin kemitraan dengan eksekutif yang tentunya bermuara pada peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dengan begitu kita tetap bisa mempertahankan apa yang telah dicapai hari ini,” jelas Rafiun. (***)
La Bakry Terima Penghargaan Desa Terang
Bupati Buton La Bakry menerima penghargaan yang diserahkan langsung Gubernur Sultra Ali Mazi di pelataran Eks MTQ Kendari, Sabtu malam 22 September 2018. Penghargaan diberikan atas partisipasinya dalam program desa terang.
“Tidak menunggu 100 hari, karena malam ini juga kami melaunching desa terang di beberapa kabupaten di Sultra yakni Kabupaten Buton, Konawe, Konsel, Konkep, Kolaka dan Bombana. Kami inginkan tidak ada lagi desa yang tidak mengakses listrik,” kata Ali Mazi saat Pesta Rakyat.
Dia menjelaskan, program desa terang memberikan layanan kepada masyarakat agar tidak ada lagi desa di Sultra yang tidak mengakses listrik. Ada enam kabupaten yang akan mendapatkan bantuan dalam program tersebut. Yakni, Kabupaten Buton, Konawe, Konsel, Konkep, Kolaka, dan Bombana.
Bupati Buton La Bakry mengatatakan, pada awal tahun 2019 ini, 2000 rumah di Kabupaten Buton yang belum menikmati listrik akan diberikan bantuan dari pemerintah.
“Untuk Kabupaten Buton tahap awal akan dibantu sekitar 2000 rumah,” ujarnya.
Dia menjelaskan, program desa terang diberikan agar semua rumah mendapatkan aliran listrik. Bantuan ini akan dikerjakan Dinas Perumahan Rakyat pada akhir tahun ini. ***
Genjot Produksi Pertanian Dengan Alat Pengendali Hama
Selain konsisten mengangkat potensi wisata, sektor pertanian juga tak luput dari perhatian Pemda Buton di bawah kepemimpinan La Bakry. Sedikitnya 114 unit alat pengendali hama diserahkan kepada kelompok tani se Kabupaten Buton.
La Bakry berharap pemberian alat pengendali hama ini dapat difungsikan dengan baik oleh para kelompok tani agar tanaman bebas dari gangguan hama. “Bantuan ini awal datangnya dari masyarakat. Jadi kita serahkan juga kepada masyarakat yang mengelolanya,” harapnya.
Dikatakannya, jika alat pengendali hama dapat difungsikan dengan baik maka tidak menuntut kemungkinan kedepannya bantuan akan diperbanyak lagi. Sehingga semua kelompok masyarakat di daerah itu dapat memiliki alat tersebut.
“Bantuan ini dimanfaatkan, khususnya untuk meningkatkan produktifitas petani kita. Jangan sampai sudah dapat, namun tidak digunakan untuk pertanian. Karena ini merupakan harapan kita bersama,” kata orang nomor satu di Buton ini.
“Alat ini dapat difungsikan bagi petani lahan kering. Dengan adanya bantuan ini menjadi solusi terbaik untuk meningkatkan pendapatan produktifitas pertanian kita,” tambahnya.
Menurut La Bakry, pengadaan alat pengendali hama merupakan program Pemda Buton, bertujuan untuk meningkatkan produktifitas pertanian. “Pengendalian hama ini lebih efektif dengan cara menggunakan sinar surya. Sebab kalau menggunakan obat-obatan itu sangat berbahaya, dimana berbahaya bagi produktivitas tanaman lain,” terangnya.
La Bakry menyebutkan 114 unit alat tersebut anggarannya bersumber dari DAU sebesar Rp500 juta untuk tujuh Kecamatan. Dari jumlah kecamatan ini dibagi tiga wilayah, dimana wilayah satu mendapat 58 unit yaitu, Kecamatan Pasarwajo sebanyak 36 unit, Wabula 12 unit dan Kecamatan Wolowa sebanyak 10 unit.
Untuk wilayah dua Kecamatan Siotapina sebanyak 22 unit dan Kecamatan Lasalimu Selatan 21 unit. Sedangkan untuk wilayah tiga yakni, Kecamatan Kapontori 21 unit dan Lasalimu sebanyak 22 unit. Bantuan alat pengendali hama kepada kelompok tani, telah digelontorkan Pemda Buton selama tiga tahun terakhir secara kontinyu.
Pemkab Buton Gagas Kampus Politeknik Perikanan
POTENSI sumber daya kelautan dan perikanan dalam wilayah Kabupaten Buton-Sulawesi Tenggara yang begitu luas dan banyak, harus ditunjang dengan ketersediaan sumber daya manusia untuk mengolahnya. Asumsi ini melatar-belakangi pikiran Bupati Buton, Drs. La Bakry, M.Si menggagas pendirian kampus Politeknik Perikanan di wilayahnya.
Bupati Buton, La Bakry yang juga eks tenaga pengajar di IPDN ini menggelar pertemuan dengan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan (BRSDMKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Prof. Ir. R. Sjarief Widjaja, Ph. D,FRINA di Gedung Mina Bahari III Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan RI di Jakarta, Selasa – 8 Januari 2019.
Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buton – Alimuddin Matu menyebutkan, pertemuan Bupati La Bakry dengan Prof Sarief disaksikan langsung Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Buton, Drs. La Ode Rahman, M.Si dan sejumlah tenaga ahli kementerian terkait.
“Respon pihak kemeterian sangat baik, dan sebagai tindak lanjut pertemuan itu pihak BRSDM Kementerian Kelautan dan Perikanan akan meninjau lokasi yang disiapkan Pemkab Buton untuk membangun sarana dan prasarana Politeknik Perikanan tersebut,” ujar Alimuddin.
Berkait lokasi pendirian kampus, masih berada dalam kawasan Kecamatan Pasarwajo, namun secara teknis mengenai luas areal yang disiapkan belum diketahuinya secara pasti.
“Direncanakan bulan Februari, pihak BRSDM akan melawat ke Buton guna meninjau langsung persiapan lahan pembangunan kampus yang bergerak di bidang perikanan dan kelautan,” imbuh Alimuddin.
Data Politeknik KP di Indonesia
Pusat pendidikan dengan spesifik kampus klautan dan perikanan di Indonesia, memang masih sangat terbatas, pada dua tahun lalu (tahun 2017) Kementerian Kelautan dan Perikanan RI telah membangun 3 (tiga) politeknik yang berada di Pangandaran (Jawa Barat), Dumai (Riau) dan Jembrana (Bali).
Ketiga politeknik tersebut telah menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar pada tahun 2017 dengan jumlah peserta didik masing-masing 75 orang. Ketiga Poltek KP ini menambah jumlah politeknik yang ada sebelumnya, yakni di Bone (Sulsel), Kupang (NTT), dan Karawang (Jawa Barat) yang dibangun pada 2016.
Khusus untuk politeknik baru, Kemenristekdikti pada September 2017 telah menerbitkan surat persetujuan pendirian bagi Politeknik Kelautan dan Perikanan di Pangandaran, Jembrana, dan Dumai.
Dengan demikian, KKP memiliki total 7.541 peserta didik satuan pendidikan KKP. Dengan jumlah masing-masing 1 sekolah tinggi, 9 politeknik, 1 akademi komunitas, dan 9 sekolah perikanan menengah dari target yang ditentukan 7.568 orang peserta didik yang ditetapkan.
Pendidikan ini dialokasikan 47,36% untuk pelaku utama kelautan dan perikanan dari target 46%. Pada 2017 telah meluluskan 1.998 orang dari target 1.930 orang, yang mana 1.333 lulusan diserap dunia usaha atau industri dari target 1.205 orang yang ditargetkan. (***)