SATULIS.COM, BUTON UTARA – Bupati Buton Utara (Butur), Muhammad Ridwan Zakariah merespon acara Laju Kepton yang mengemas tema Perjuangan Provinsi Kepulauan Buton (Kepton) setelah Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) nomor: 354/2021 hendak kemana.
“Jadi begini, dulu namanya kan Sultra Kepulauan 2002 saya ikut waktu itu. Saya kira ini perjuangan dari bawah sudah bulat hatinya, sudah bulat tekadnya untuk Kepton mekar. Tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan tokoh budaya semua sepakat bahwa Kepton ini harus mekar,” pungkas Ridwan Zakariah melalui sambungan telepon selulernya, kemarin.
Ridwan Zakariah menilai perjuangan pemekaran Kepton dari kalangan masyarakat bawah sudah maksimal. Sekarang bola perjuangan pemekaran Kepton ada di Jakarta, sudah menjadi bagian tokoh-tokoh putra daerah untuk mengambil peran ini.
“Untuk kalangan masyarakat bawah saya kira sudah maksimal dan sudah bulat tekad kita. Nah sekarang bola sudah harus ada di pusat (Jakarta, red) tidak perlu pikir moratorium. Moratorium itu kan tinggal tunggu waktu, kalaupun hanya Hugua dan Amirul kan masih ada empat orang lainnya dari Sulawesi Tenggara anggota DPR RI,” jelas Ridwan.
Ketua KONI Butur ini menyimak strategi perjuangan pemekaran yang dilakukan tokoh-tokoh politik Papua. Pintu masuknya lewat Komisi II DPR RI, dengan menggunakan metode pendekatan teman, sehingga proses nya agak cepat membuahkan hasil.
“Apa dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, apa dari Papua bisa minta tolong kan teman. Namanya anggota DPR RI, mewakili seluruh rakyat Indonesia,” katanya.
Bupati dua periode ini menegaskan, bahwa tekad dan komitmen masyarakat untuk mendukung perjuangan pemekaran Kepton sudah tidak diragukan lagi. Apapun yang akan terjadi tetap dukungan akan terus mengalir, termasuk para bupati se-Kepton harus riil memberikan dukungan yang nyata.
“Mereka sudah punya bahan dan bekal. Sudah terlalu lama kita bersabar, sudah 20 tahun kita meminta kebijakan pemerintah pusat untuk memekarkan Kepton. Sekarang giliran mereka untuk berjuang dan menjemput bola, apalagi ada tokoh masyarakat dan tokoh pendidik kita di sana (Jakarta, red),” jelas Ridwan.
Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Buton induk ini mengatakan, berdayakan semua potensi termasuk minta bantuan La Ode Ida meski pun Muna tidak masuk, tapi minimal saran dan pendapatnya bisa diakomodir. Apalagi ada Masihu Kamaluddin, tokoh pendidik yang cukup didengar suaranya, belum lagi Staf Khusus Kepresidenan Ngabalin.
“Seharusnya ada seorang yang di tokoh kan yang bisa di dengar. Dan seharusnya kita perlu bicara di pusat, bukan lagi di daerah. Apapun yang kita bikin di daerah, kalau bukan di pusat (Jakarta, red) tidak akan jadi,” tandas Ridwan.
Ridwan juga menegaskan bahwa soal moratorium tinggal membangun narasi yang bisa memberi celah agar memungkinkan Kepton bisa mekar. Datangi Kemendagri, ke Kemenkumham, ajak dialog mengapa Papua bisa mekar, apa bedanya dengan Kepton lalu tidak masuk? Tinggal argumentasi tokoh-tokoh sentral Buton yang ada di Jakarta sana.
“Saya kira begini, kalau komunikasi di Jakarta sudah mentok. Itu bisa kita dorong dengan cara lain, saya kira ada enam bupati yang bisa membantu itu. Bila perlu semua bupati turun ke Jakarta, untuk mendorong Kepton, tapi kalau ke sana tidak jelas apa agenda nya kan sia-sia saja,” jelas Ridwan. (Adm)
Peliput : Mus