SATULIS.COM, KENDARI – DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar rapat kerja bersama mitra kerja organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Sekretariat Daerah (Setda) Sultra membahas evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) gubernur tahun anggaran 2021, Selasa (5/7/2022).
Rapat kerja ini merupakan tindak lanjut dari pidato pengantar Gubernur Sultra Ali Mazi menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2021 dalam rapat paripurna DPRD pekan lalu.
Wakil Ketua I DPRD Sultra H Herry Asiku didampingi Wakil Ketua II Jumarding, Wakil Ketua III Nursalam Lada, dan Sekretaris Sudirman dari Fraksi PKS memimpin jalannya rapat kerja pembahasan LKPj.
Wakil Ketua I DPRD Sultra H Herry Asiku menjelaskan, rapat pembahasan LKPj gubernur tahun anggaran 2021 untuk mengetahui target realisasi yang dicapai setiap OPD tahun.
“Selanjutnya akan menjadi perbaikan atau evaluasi untuk menjadi rekomendasi serta saran yang akan disampaikan DPRD pada sidang paripurna berikutnya,” kata Herry Asiku.
Kepada para pimpinan OPD, Herry Asiku menekankan mereka harus hadir dalam rapat pembahasan LKPj gubernur. Kalau ada yang tidak bisa hadir maka bisa diwakilkan.
“Yang belum hadir hari ini, paling tidak terwakili oleh sekdis-nya (sekretaris dinas) dan orang-orang yang berkompeten yang bisa memberikan penjelasan pada anggota DPRD,” ujar Herry Asiku.
Ketua DPD I Golkar Sultra ini berharap evaluasi LKPj 202 Pemprov Sultra mampu mengejar program-program yang belum terealisasi. Sehingga penyerapan anggaran makin maksimal demi kemajuan pembangunan di Sultra.
Dalam rapat pembahasan LKPj, Pemprov Sultra diwakili Asisten II Suharno memapaparkan capaian pendapatan dan belanja tahun anggaran 2021. Pendapatan daerah sebesar Rp 4 triliun 250 miliar 546 juta. Terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan Rp 1 triliun 252 miliar 152 juta realisasinya Rp 1 triliun 373 miliar 793 juta atau 109,71 persen. Pendapatan transfer Rp 2 triliun 925 miliar 274 juta dan realisasinya Rp 3 triliun 88 miliar 501 juta atau 105,58 persen. Dana Insentif Daerah (DID) Rp 458 juta 677 ribu (100 persen), dan lain-lain pendapatan yang sah Rp 41 miliar 219 juta 660 ribu realisasinya Rp 35 miliar 496 juta 874 ribu.
Belanja daerah tahun anggaran 2021 sebesar Rp 5 triliun 236 miliar 317 juta dan realisasinya Rp 4 triliun 495 miliar 870 juta atau 85,86 persen. Sedangkan surplus sebesar Rp 33 miliar 380 juta 755 ribu.
Pembiayaan daerah tergetkan Rp 986 miliar 212 juta 870 ribu, realisasinya Rp 791 miliar 223 juta 101 ribu. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp 824 miliar 604 juta 48 ribu, jumlah tersebut sudah termasuk kewajiban kepada pihak ketiga yang sampai akhir tahun 2021 belum dibayarkan. (Adm)