PASARWAJO, SATULIS.COM – Pemkab Buton baru saja merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) Pasarwajo sebagai ibukota Kabupaten Buton ke-16 pada 10 Juni 2019. Bupati Buton, Drs La Bakry Msi melihat hal itu sebagai flash back. Apa yang telah dan akan dilakukan untuk Buton yang lebih baik.
Moment perayaan HUT kata La Bakry, harus dijadikan sebagai pendorong dan pemacu kerja lebih keras lagi. Semua pihak diharapkan selalu bersatu. Menyelesaikan permasalahan yang ada di daerah.
Dikatakan, penyelenggaraan pemerintah yang dipimpinnya saat ini, merupakan lanjutan dari kepemimpinan Samsu Umar Abdul Samiun dan La Bakry (Umar-Bakry) periode 2012-2017.
La Bakry yang diberi mandat sebagai Bupati Buton di periode 2017-2022 masih tetap mempedomani komitmen awal yaitu mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Buton. Cakupan visi, misi, serta tujuan dan sasaran strategis kebijakan pembangunan sudah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama lima tahun berjalan.
Sejak bersama Samsu Umar Abdul Samiun, kata La Bakry, Pemkab Buton terus menunjukan konsistensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Terbukti, jelang HUT Pasarwajo ke 16, predikat tertinggi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kembali diraih untuk keenam kalinya secara beruntun.
Kado istimewa dari Badan Pemeriksa Keungan (BPK) RI ini membuktikan bahwa sistim penata kelolaan keuangan daerah telah berjalan dengan baik.
“Tentu akan terus dipertahankan dan ditingkatkan lagi di masa mendatang,” kata La bakry.
La Bakry melanjutkan, baik sebelumnya maupun sekarang, upaya peningkatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terus digenjot. Berbagai potensi sumber pendapatan terus digali. Baik berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, maupun pinjamban daerah.
Hal itu dilakukan guna mendukung pembiayaan pembangunan sebagaimana dirumuskan dalam RPJMD.
Periode pertama tahun 2013, APBD Buton mencapai Rp 913 miliar. Meningkat di tahun 2014 sebanyak Rp 1 triliun 121 miliar. Namun sebagai dampak dari pemekaran Kabupaten Buton Selatan (Busel) dan Buton Tengah (Busel), tahun 2015 menurun menjadi Rp 844 miliar.
Kendati demikian, tahun 2016 mengalami peningkatan kembali mencapai Rp 933 miliar, tapi menurun lagi di tahun 2017 Rp 798 miliar. Kemudian kembali naik di tahun 2018 sebesar Rp 805 miliar.
Pada 2019 ini, APBD Buton sebelum perubahan mencapai Rp 758 miliar. Fluktuatifnya anggaran tiap tahunnya merupakan dampak dari kebijakan pemerintah pusat terhadap pengelolaan anggaran. Inilah yang membuat pembiayaan pembangunan dilakukan secara proporsional dan bertahap.
La Bakry mengungkapkan, perkembangan pembangunan di periode pertama sesungguhnya telah banyak yang dicapai. Namun diakui pula bahwa dibalik keberhasilan itu masih ada masalah-masalah yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Untuk itu, akan diselesaikan melalui perencanaan berkesinambungan seperti termuat dalam RPJMD tahun 2017-2022. (Adm)