SATULIS.COM, WAKATOBI – Rencana penaikan tarif pelanggan oleh Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) menuai kritikan. Wacana tersebut diungkapkan Subardin Bau, Dirut PDAM setelah mengalami kerugian senilai Rp 2 milyar pada 2018 lalu.
Diungkapkan dia, hal tersebut terjadi akibat tidak sebanding antara jumlah pengeluaran dan pemasukkan.
Sebelumnya, Dirut PDAM Wakatobi Subardin Bau melalui pemberitaan disejumlah media mengungkapkan bahwa PDAM terus mengalami kerugian terhitung sejak 2007 silam hingga terakhir pada 2018 lalu.
Menanggapi itu praktisi hukum, Jayadin La Ode (JLO) mengungkapkan, kabar PDAM Wakatobi merugi karena pendapatan tarif dasar air yang rendah dibandingkan biaya pengeluaran operasional dianggap tidak relefan. Pasalnya, sifat menguasai negara atas sumber daya air sesuai dimuat dalam pasal 33 UUD 1945 sejatinya tidak bertujuan untuk dikomersilkan.
“Artinya bahwa PDAM Wakatobi sebagai perpanjang tangan pemerintah didaerah yang mengelola sumber daya air tidak untuk berdagang air kepada rakyat. Kalau demikian apa bedanya PDAM sebagai perusahan daerah dengan VOC jaman belanda dulu,” protesnya, Minggu (14/7/2019)
Lanjut Jayadin, PDAM beda halnya perusahan swasta. Beban tarif air sudah mesti dipatok serendah-rendanya kepada rakyat.
“Apalagi air perpipaan untuk kebutuhan sehari-hari bila perlu rakyat dapat menikmatinya dengan cuma-cuma atau gratis,” lanjutnya.
“Sekarang kalaupun PDAM ingin memperoleh laba tidak tepat dengan jalan menaikan beban tarif dasar air, itu point pentingnya,” tambah dia.
Dia berharap Bupati Wakatobi dapat selektif memberikan kepercayaan kepada orang yang dianggap mampu dan berpengalaman mengelola perusahaan milik daerah itu.
“Karena ruginya PDAM Wakatobi tidak tepat bila didasarkan pada tarif dasar air yang rendah yang ada. Karena Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelolanya yang justru rendah alias tidak memiliki kemampuan mengelola yang baik,” jelas Jayadin.
Menurut dia, eksistensi PDAM Wakatobi kedepan mesti fokus dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Caranya kata dia, PDAM harus lebih berinovasi masuk pada lapangan industri air minum kemasan.
“Itu salah satu lapangan strategis dan tidak butuh biaya mahal minimal bisa menunjang PAD. Hitung saja kebutuhan air untuk semua instansi pemerintah jika belinya sudah di BUMD atau PDAM, pasti PDAM kita akan gemuk dan sehat,” pungkasnya. (Adm)
Peliput : Nuriaman