SATULIS.COM, BUTON – Gerakkan Perubahan Rakyat (GPR) Kabupaten Buton menyayangkan langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terkesan menyudutkan Pemkab Buton untuk segera melepas asetnya ke Kota Baubau.
Koordinator GPR Buton, Yuliadin memaparkan, KPK terkesan sangat arogan dan menganggap diri seperti dewa. Dia menghimbau agar pemkab Buton dalam hal ini bupati Buton beserta jajarannya agar tidak gentar dan jangan mau ditakut-takuti oleh KPK terkait persoalan aset.
“Saya mau tanya, apakah ada pidananya kalau Pemda Buton tidak menyerahkan aset ke Pemkot Baubau? Tidak ada korupsi didalamnya. Jadi kami disini memberi support kepada Pemda buton untuk tetap dan tidak takut dalam mempertahankan aset yang menjadi hak milik pemda Buton,” kata Yuliadin.
Sebagai bentuk keseriusan dukungan kepada Pemkab Buton, Yuliadin berjanji akan menggelar aksi serupa di Kota Baubau, di Provisi Sultra dan kemudian di gedung KPK Jakarta.
“Informasi yang kami peroleh, KPK akan datang ke Baubau pada tanggal 27 bulan ini. Kami akan turun aksi untuk menanyakan kenapa KPK harus ikut campur dalam persoalan aset antara Buton dan Baubau. Lalu kami akan teruskan aksi di Kejati dan di KPK di Jakarta nanti,” janji Yuliadin.
Menurut Yuliadin, pasca penyerahan aset kedua oleh bupati Umar Samiun, polemik aset telah usai. Masyarakat Kabupaten Buton dan Kota Baubau sudah tidak terkotak-kotak lantaran polemik aset yang terus terjadi pada era pemerintahan sebelumnya.
“KPK jangan datang memperkeruh, jangan mengoyak kembali luka yang telah sembuh. Jangan mengkotak-kotakan lagi masyarakat Buton dengan Kota Baubau hanya karena persoalan aset,” kata Yuliadin.
Lebih lanjut Yuliadian memaparkan, persoalan aset tidak hanya terjadi di Kabupaten Buton, namun semua daerah di Indonesia yang pernah melakukan pemekaran. Ada tukar guling yang dilakukan, dan itu tidak menyalahi aturan. (Adm)