SATULIS.COM, Baubau – Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Sorawolio tahun 2026 di aula kantor Camat Sorawolio pada Rabu (18/02/2026) menjadi momentum krusial bagi penyerapan aspirasi masyarakat.
Dalam forum tersebut, sejumlah Anggota DPRD Kota Baubau dari Daerah Pemilihan (Dapil) 2 yakni Drs La Ode Hadia dan H Hasan Basri, SE memberikan catatan sekaligus penegasan terkait arah pembangunan di wilayah tersebut.
Anggota DPRD Kota Baubau La Ode Hadia, menekankan pentingnya perhatian pemerintah terhadap perangkat adat, seperti Parabela. Menurutnya, peran mereka sangat sentral dalam menjaga harmoni dan “menjaga negeri” melalui doa-doa serta nilai spiritual. Pihaknya mendorong agar Pemerintah Kota Baubau memberikan honorarium yang layak sebagai bentuk apresiasi.
Menurutnya, Kecamatan Sorawolio jika dikelola sesuai perencanaan awal dimana Sorawolio memiliki potensi besar untuk menjadi pusat suplai pangan (lumbung) bagi Baubau, Muna, hingga Kabupaten Buton, bersanding dengan wilayah Bungi.
Ditempat yang sama, anggota DPRD Kota Baubau H. Hasan Basri, SE meminta Pemkot Baubau tidak sekadar menjadikan Musrenbang sebagai seremoni tahunan, melainkan harus dikawal hingga tingkat tertinggi.
“Di Dapil 2 ada 7 anggota dewan. Kami semua bertanggung jawab secara kolektif untuk membangun wilayah ini. Jangan ada klaim perorangan, karena pembangunan adalah hasil kerja bersama,” kata Hasan Basri.
Sementara itu, Camat Sorawolio Muslimin, SH menjelaskan, proses penjaringan aspirasi telah dimulai sejak dua minggu lalu di tingkat kelurahan. Namun, ia mengingatkan adanya batasan anggaran.
“Dana kelurahan saat ini masih tertahan di angka Rp200 juta per kelurahan dan penggunaannya sudah diatur ketat (dispending) untuk sarana prasarana serta pemberdayaan, sehingga tidak bisa diganggu gugat untuk kegiatan lain,” ungkapnya.
Muslimin juga mengakui adanya ketimpangan antara jumlah usulan masyarakat dengan realisasi lapangan. “Seringkali yang diusulkan 15, tapi yang terealisasi hanya satu. Inilah pentingnya kita menginput kembali ke sistem agar skala prioritas kita terbaca oleh OPD terkait,” tambahnya.
Ditempat yang sama, perwakilan Bapperida Kota Baubau, Sumartoyo, ST, M.Si, mengatakan, Musrenbang ini adalah amanat UU No. 25 Tahun 2004. Karena itu, diminta masyarakat tetap optimis meski anggaran terbatas. Dan semua usulan akan diverifikasi oleh Bappeda dan OPD. Jika tidak terakomodasi di APBD Kota, akan diupayakan melalui APBD Provinsi, APBN, maupun jalur reses DPR RI. (Adm)