SATULIS.COM, BAUBAU – Kepala Bandara (Kaban) Betoambari Kota Baubau, Anas Labakara, S.T., dituding lakukan pembohongan publik. Tudingan tersebut mengacu pada keterangan Anas Labakara kepada media yang mengklaim material timbunan proyek perpanjangan landasan pacu telah mengantongi Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB).
Politisi PDI Perjuangan Kota Baubau, Rais Jaya Rachman (RJR), menilai pernyataan tersebut berpotensi menyesatkan publik. Ia bahkan menyebut klaim tersebut sebagai bentuk pembohongan publik dan masuk dalam kategori tindak pidana.
Rais mengatakan, berdasarkan hasil konsultasi dan sejumlah keterangan resmi pemerintah daerah yang telah diberitakan media, hingga saat ini belum ada perusahaan maupun perseorangan di Kota Baubau yang mengajukan izin SIPB untuk kegiatan pertambangan batuan.
“Kalau menurut kami, apa yang menjadi statement Pak Kepala Bandara Anas itu sebuah pembohongan publik. Sebab, pemerintah setempat juga sudah menyampaikan bahwa tidak ada satu pun perusahaan atau perseorangan yang mengajukan izin SIPB untuk pertambangan batuan di Kota Baubau,” tegas Rais.
Atas dasar itu, ia meminta aparat penegak hukum (APH) melakukan pemeriksaan terhadap pernyataan Kepala UPBU Betoambari tersebut.
Menurutnya, Anas menyampaikan klaim bukan dalam kapasitas pribadi, melainkan sebagai pejabat yang memimpin salah satu unit kerja vertikal pemerintah.
Rais juga menantang pihak bandara untuk membuka secara transparan dokumen yang menjadi dasar klaim penggunaan material berizin tersebut.
“Kalau benar sudah menggunakan SIPB untuk proyek pemerintah, silakan diperlihatkan perusahaan mana yang menjadi pemasok material timbunan dan di mana lokasi izinnya. Begitu juga hasil uji laboratoriumnya, harus dibuka kepada publik,” ujarnya.
Ia menilai keterbukaan tersebut penting agar polemik mengenai sumber material timbunan tidak terus berkembang menjadi pertanyaan publik.
Terlebih, material yang digunakan dalam proyek tersebut berkaitan langsung dengan kualitas konstruksi perpanjangan landasan pacu Bandara Betoambari.
“Ini bukan persoalan kecil karena bahan baku menentukan kualitas pekerjaan landasan pacu. Kalau materialnya tidak memenuhi spesifikasi, tentu bisa berdampak pada kualitas konstruksi dan keselamatan penerbangan,” katanya.
Rais turut menyoroti belum terbukanya informasi mengenai perusahaan pelaksana, kontraktor, hingga besaran anggaran proyek melalui papan informasi pekerjaan.
“Informasi dari Bapenda menyebut ada dua pemasok. Tetapi kami belum melihat ada supplier material di Kota Baubau yang memiliki izin. Karena itu, jangan hanya menyampaikan klaim. Tunjukkan dokumennya agar semuanya terang,” tegasnya.
“Saya tegaskan disini, Anas Labakara itu adalah pembohong besar. Mungkin ada oknum petinggi daerah di belakangnya,” kesal Rais.
Sebelumnya, Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Betoambari Kota Baubau, Anas Labakara, S.T., membantah proyek penimbunan landasan pacu tersebut menggunakan material ilegal.
Anas mengaku, berdasarkan pengetahuannya, pelaksanaan proyek telah berjalan sesuai prosedur dengan menggunakan material yang memiliki Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) untuk proyek pemerintah.
Namun, ketika dikonfirmasi mengenai lokasi SIPB pengambilan material yang digunakan dalam proyek tersebut, apakah berasal dari luar wilayah Kota Baubau, Anas mengaku belum mengetahui secara pasti.
Ia menyatakan akan meminta informasi lebih lanjut kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek tersebut.
“Nanti saya tanya PPK terkait lokasinya,” ujarnya melalui pesan singkat.
Anas juga mengklaim seluruh material yang digunakan telah dilengkapi hasil uji laboratorium untuk memastikan kesesuaian dengan standar kelayakan material konstruksi.
Meski begitu, ia mengaku tidak mengingat secara pasti nama lembaga yang menerbitkan hasil pengujian tersebut.
“Nama lembaganya saya tidak ingat, tapi pemenang tendernya yang urus. Sesuai ketentuan,” katanya.
Disisi lain, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kota Baubau, Muhammad Yusran Achmad, S.T., M.Sc menegaskan hingga saat ini belum pernah mengeluarkan rekomendasi Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) bagi pelaku usaha pertambangan di daerah tersebut.
Ia menjelaskan, pengurusan SIPB dilakukan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara dengan terlebih dahulu melengkapi rekomendasi dari pemerintah kota sebagai wilayah administrasi lokasi pertambangan.
Menurutnya, berdasarkan hasil koordinasi dengan bagian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), wilayah yang secara tata ruang dinyatakan aman dan tidak masuk dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) provinsi masih memungkinkan untuk diupayakan pengurusan SIPB.
Meski demikian, hingga kini belum ada permohonan rekomendasi yang diajukan kepada PUPR Kota Baubau sebagai tahapan awal pengurusan izin tersebut.
“Sampai saat ini belum ada permohonan rekomendasi yang masuk di PUPR sebagai tahapan awal pengurusan SIPB ke tingkat provinsi,” ujarnya.
Yusran Achmad menambahkan, terdapat sejumlah persyaratan administrasi dan teknis yang harus dipenuhi untuk mendapatkan rekomendasi tersebut. Di antaranya mencakup informasi volume material yang akan ditambang serta luasan lokasi pertambangan.
Ia juga menyebutkan, pengajuan SIPB di Sulawesi Tenggara umumnya dilakukan untuk kebutuhan tertentu, terutama menunjang pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayai pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Dalam skema tersebut, masa berlaku SIPB dapat disesuaikan dengan jangka waktu kontrak atau perjanjian pelaksanaan proyek.
“Namun, sampai sekarang belum ada yang masuk di kami,” tambahnya.
Terkait aktivitas pertambangan batuan di wilayah Kelurahan Waborobo, Kecamatan Betoambari, yang disebut menjadi salah satu sumber material timbunan proyek Bandara Betoambari, Yusran mengaku pihaknya pernah mengingatkan agar pelaku usaha melengkapi persyaratan perizinan.
Selain persoalan perizinan pertambangan, PUPR juga pernah menyampaikan persoalan penggunaan jalan kota oleh kendaraan pengangkut material proyek bandara. (Adm)