SATULIS.COM, BAUBAU – Polemik proyek penimbunan perpanjangan landasan pacu Bandara Betoambari, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, kini berlanjut ke ranah hukum. Politisi PDI Perjuangan Kota Baubau, Rais Jaya Rachman, resmi memasukkan laporan pengaduan ke Polres Baubau terkait dugaan penggunaan material tambang tanpa izin dan indikasi pungutan liar (pungli) pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
Rais mengatakan, laporan tersebut disampaikan sekitar pukul 15.00 WITA selasa 10 November 2026, Ada dua persoalan utama yang diminta untuk ditindaklanjuti aparat kepolisian, yakni dugaan penggunaan material timbunan dari lokasi quarry yang tidak memiliki izin serta dugaan pungutan MBLB di lokasi pengambilan material yang sama.
“Kami datang ke Polres Baubau untuk memasukkan laporan pengaduan terkait kegiatan proyek landasan pacu Bandara Betoambari. Ada dua hal yang kami laporkan, pertama dugaan penggunaan quarry yang tidak berdasarkan spesifikasi dan lokasi pengambilannya juga diduga tidak memiliki izin. Kedua, dugaan indikasi pungutan liar yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau,” ungkap Rais.
Ia meminta Kapolres Baubau segera menindaklanjuti pengaduan tersebut melalui penyelidikan terhadap seluruh dugaan yang dilaporkan.
Rais juga meminta kepolisian memberikan perkembangan penanganan laporan kepada pelapor melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan atau SP2HP sesuai mekanisme yang berlaku.
Menurutnya, persoalan ini tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut kualitas pekerjaan infrastruktur penerbangan. Penggunaan material yang tidak memenuhi spesifikasi teknis berpotensi memengaruhi mutu konstruksi landasan pacu.
“Kami berharap kegiatan tersebut segera diselidiki. Karena ini masih dalam status pengaduan, kami juga meminta agar pekerjaan itu dihentikan sementara selama proses pemeriksaan,” tegasnya.
Untuk memperkuat pengaduannya, Rais mengaku telah menyerahkan sejumlah bukti kepada petugas kepolisian, berupa dokumentasi video dan foto yang menunjukkan dugaan lokasi pengambilan material di wilayah Waborobo hingga proses pengangkutan dan pembuangan material ke kawasan Bandara Betoambari.
Ia menduga material yang digunakan kontraktor tidak berasal dari lokasi pertambangan yang memiliki izin resmi.
Rais menjelaskan, kegiatan pertambangan batuan dalam skala tertentu membutuhkan perizinan, termasuk Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB). Proses penerbitannya juga harus memperhatikan kesesuaian tata ruang serta persyaratan teknis dari instansi terkait.
Karena itu, ia mempertanyakan legalitas lokasi pengambilan material yang digunakan dalam proyek tersebut.
“Kalau berdasarkan fakta-fakta yang kami dapatkan, penggunaan material itu tidak berasal dari wilayah yang memiliki izin. Selama pengambilan dilakukan di wilayah jazirah Buton ini, saya meyakini belum ada perusahaan yang memiliki SIPB tersebut,” ujarnya.
Meski demikian, Rais menyerahkan pembuktian legalitas material dan dugaan pelanggaran tersebut kepada aparat penegak hukum.
Selain persoalan perizinan tambang, Rais turut menyoroti minimnya transparansi pelaksanaan proyek. Ia mengaku tidak menemukan papan informasi proyek ketika mendatangi kawasan Bandara Betoambari.
Padahal, menurutnya, papan proyek merupakan bagian penting dari keterbukaan informasi kepada masyarakat, terutama untuk mengetahui jenis pekerjaan, nilai anggaran, pelaksana kegiatan, serta masa kontrak.
“Tadi kami sempat ke bandara melihat langsung, tetapi tidak melihat adanya papan proyek. Seharusnya informasi mengenai jenis pekerjaan, anggaran dan masa kontrak itu terpampang. Ini menyangkut transparansi penggunaan anggaran publik,” katanya.
Ia menilai kondisi tersebut menjadi alasan tambahan bagi aparat penegak hukum untuk memeriksa pelaksanaan proyek, termasuk pihak kontraktor dan pejabat yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut.
Rais juga mempertanyakan mekanisme pemungutan pajak MBLB yang dilakukan di lokasi pengambilan material. Ia menduga terdapat ketidaksesuaian dalam pemungutan pajak tersebut karena dilakukan di lokasi yang sama dengan pengambilan quarry yang dipersoalkan.
Menurutnya, persoalan ini perlu ditelusuri untuk memastikan apakah pemungutan pajak tersebut telah sesuai ketentuan atau justru mengandung unsur pungutan liar.
Di sisi lain, ia menyinggung informasi yang beredar mengenai harga satuan material timbunan dalam proyek tersebut yang disebut mencapai sekitar Rp900 ribu per kubik.
Rais meminta pihak kontraktor maupun pengelola proyek, termasuk Kepala Bandara dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), memberikan penjelasan terbuka mengenai harga satuan dan sumber material yang digunakan.
“Kalau benar informasi bahwa harga dalam RAB mencapai sekitar Rp900 ribu per kubik, konsekuensinya harus dilihat ketika material yang diambil tidak sesuai dengan komitmen dalam kontrak. Kalau ada selisih harga akibat penyimpangan lokasi pembelian, itu harus dihitung dan dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Ia bahkan membuka ruang bagi pihak terkait untuk memberikan klarifikasi maupun berdiskusi mengenai persoalan tersebut.
Namun, apabila ditemukan penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara atau daerah, ia meminta proses hukum berjalan sesuai ketentuan.
Persoalan lain yang turut disoroti Rais adalah lalu lintas kendaraan pengangkut material yang menggunakan fasilitas jalan umum untuk menuju lokasi proyek.
Ia menilai kontraktor harus memastikan seluruh aktivitas pengangkutan material memenuhi ketentuan pemerintah daerah, termasuk aspek keselamatan berlalu lintas dan pemeliharaan kebersihan jalan.
Menurutnya, tanggung jawab tersebut berada pada pihak kontraktor sebagai pelaksana pekerjaan, bukan semata-mata dibebankan kepada sopir atau pemilik kendaraan angkutan.
“Jalan yang digunakan untuk mengangkut material dari lokasi pengambilan sampai ke Bandara Betoambari itu jalan umum, bukan jalan milik proyek. Karena itu, kontraktor harus bertanggung jawab terhadap keselamatan lalu lintas, termasuk memastikan muatan kendaraan aman dan tidak mengotori jalan,” jelasnya.
Rais turut mengkritik lambannya respons aparat penegak hukum dalam menyikapi polemik proyek tersebut. Menurutnya, aparat seharusnya dapat mengambil langkah ketika menemukan indikasi pelanggaran hukum berdasarkan informasi dan fakta awal yang tersedia.
Ia mengatakan, laporan pengaduan yang dimasukkan ke Polres Baubau merupakan langkah personal agar tidak ada alasan bagi aparat untuk menunda penelusuran dugaan persoalan di lingkungan pemerintah daerah maupun Bandara Betoambari.
“Harusnya dalam fungsi sebagai aparat penegak hukum, ketika secara kasat mata ada indikasi yang merugikan atau ada dugaan pelanggaran hukum, tidak perlu menunggu laporan pengaduan untuk melakukan langkah awal,” katanya.
Rais berharap kepolisian segera menindaklanjuti seluruh materi pengaduan, memeriksa pihak-pihak terkait, serta mengungkap legalitas sumber material dan mekanisme pemungutan pajak MBLB.
Menurutnya, penyelidikan harus dilakukan secara terbuka dan profesional agar polemik proyek perpanjangan landasan pacu Bandara Betoambari tidak terus menyisakan tanda tanya di tengah masyarakat.(Adm)