SATULIS.COM, JAKARTA – Anggota DPD RI, Dr. Mz Amirul Tamim, MSi menegaskan bahwa pemekaran Papua dan Kepulauan Buton (Kepton) harus menjadi skala prioritas pemerintah pusat.
Hal itu ditegaskan Amirul Tamim dalam rapat audens yang digelar bersama Komite I DPD RI, Sekber Kepton dan sejumlah tokoh masyarakat Sultra dalam percepatan pemekaran Kepton di Gedung B DPD RI, Lantai II Senayan Jakarta, Rabu (22/01/2019).
Dikatakan Amirul, perjuangan untuk menjadi Provinsi Kepton adalah perjalanan Panjang. Bahwa Kepton sebelumnya adalah bagian dari sejarah panjang Republik Indonesia.
Pada tahun 1964 Sulawesi Tenggara menjadi provinsi yang sebelumnya bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara (Sulselra). Sebelum Tahun 1964 Sulawesi Tenggara adalah Kabupaten dari Provinsi Sulselra dengan ibukota di Baubau yang sekarang direkomendasikan sebagai Ibukota Provinsi Kepulauan Buton.
Ketika Sultra menjadi Provinsi, beber Amirul Tamim, tokoh pendiri Sultra sudah bersepakat bahwa setelah Sultra menjadi Provinsi yang beribukota di Kendari, maka Undang-undang pembentukan Provinsi Sulawesi Tenggara 10 tahun selanjutnya bisa membentuk provinsi baru, yaitu Buton Raya yang ibukotanya di Baubau.
“Namun sampai dengan hari ini belum terwujud. Karena memang cakupan wilayah dari Kepton terhambat, sebab Undang-undang mengisyaratkan 5 Kabupaten/Kota. Nah, cakupan wilayah itu sekarang terdiri 6 Kabupaten/Kota, sehingga syarat-syarat untuk menjadi Provinsi sudah memenuhi syarat dari sisi cakupan wilayah,” beber Amirul Tamim.
Mantan Walikota Baubau dua periode ini menambahkan, dalam Undang-undang 23 disebutkan bahwa tetap memungkinkan pemekaran daerah melalui penataan daerah dengan syarat utama adalah masuk dalam strategis nasional.
Untuk diketahui, wilayah Kepton yang direncanakan menjadi provinsi ini adalah secara geografis diapit oleh 2 Alki (Alur Laut Kepulauan Indonesia) yakni Alki 3 dan Alki 2. Kemudian posisinya berada di depan Teluk Bone, merupakan kawasan teluk yang memiliki prospek ke depan. Selain itu sudah dilakukan pengkajian dengan SDA yang begitu besar, Kepton memiliki kandungan emas, nikel dan beberapa komoditas lainnya.
“Sebagai tanda bahwa daerah ini (Kepton) mempunyai posisi strategis nasional, kita pernah diuji dengan adanya konflik, baik Timor-Timur maupun Maluku. Saudara-saudara kita untuk menyelamatkan diri dari konflik itu, melakukan eksodus ke wilayah Buton. Ini berarti wilayah Kepton strategis,” ungkap Amirul Tamim.
Amirul Tamim menambah, Pertamina melihat potensi wilayah Kepton yang strategis sehingga menempatkan satu terminal BBM. Hal itu karena kajian secara ekonomi bisa memberikan layanan kepada daerah sekitarnya. Dalam kondisi tertentu, bisa mensuplai kapal-kapal perang yang mempertahankan NKRI dengan ancaman-ancaman yang mengangganggu kedaulatan NKRI.
“Oleh sebab itu, Provinsi ini (Kepton) saya kira bisa diprioritaskan karena sangat strategis yang memposisikan diri baik dalam kancah damai maupun dalam kancah tertentu. Oleh sebab itu, melalui DPD kita mohon untuk mendesak pemerintah mencabut moratorium guna memberikan prioritas kepada Papua dan Kepton,” desak Amirul Tamim. (Adm)