BATAUGA, SATULIS.COM – Selain bakal mempolisikan kasus hilangnya dua truk barang bukti berisi kayu sonokeling, Lembaga Pemerhati Kebijakan Publik (LPKP) Sultra, mendesak DPRD Busel agar segera membentuk pansus terkait kian maraknya penebangan liar di Kecamatan Sampolawa.
“Dewan sebagai lembaga representasi masyarakat, sudah harus membentuk pansus. Maraknya pembalakan liar menjadi tugas semua elemen untuk mencegahnya,” papar Ketua LPKP, La Ode Tuangge.
Dikatakan Tuangge, penting kira nya DPRD Busel duduk bersama pemerintah dan KPH Lakompa sebagai perpanjangan tangan Dinas kehutanan Provinsi, guna membahas langkah-langkah penyelamatan yang harus ditempuh.
“Pengawasan adalah salah satu fungsi dewan. Aksi pembalakan liar ini sudah sangat meresahkan. Selai berdampak pada rusaknya lingkungan, negara juga sangat dirugikan,” tutur Tuangge.
Menurut LPKP Sultra, maraknya pembalakan liar karena ada proses pembiaran yang dilakukan KPH Lakompa. Terlebih jalur yang dilewati truk-truk yang memuat kayu hasil pembalakan liar itu melintas didepan kantor KPH Lakompa.
“Dimana pihak KPH Lakompa saat truk-truk pengangkut kayu melintas didepan kantor mereka. Malah truk yang ditahan saja bisa keluar dengan bebas,” beber Tuangge.
Olehnya itu pihaknya sangat mengapresiasi langkah anggota DPRD Busel dari partai Nasdem, La Ode Badaruddin yang berinisiatif menggelar rapat bersama dengan sejumlah instansi terkait. (Adm)
Peliput : Husni
Editor : Gunar Eshaya