SATULIS.COM, BUTON TENGAH – Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Buton Tengah (Buteng) Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama tim gugus tugas percepatan pemutusan Corona (TGTP2C) hari ini menggelar rapat penanganan covid-19 dengan menggeser anggaran daerah ke penanganan wabah corona.
Dalam rapat yang di pimpin oleh ketua DPRD Buteng, Bobi Ertanto, begitu banyak keluhan yang di sampaikan oleh dinas kesehatan dan Kepala RSUD Buteng sebagai garda terdepan.
Seperti yang di sampaikan oleh Dinkes, Kasman. Menurutnya langkah yang di lakukan sejak beberaa waktu lalu hingga saat ini sudah cukup maksimal.
“Langkah pencegahan sudah dilakukan dari tingkat desa oleh Puskesmas jauh sebelum wabah ini menyebar tepatnya pada tanggal 16 lalu” tutur Kasman dalam rapat koordinasi di gedung DPRD Buteng, Selasa (31/03/2020).
Selain sosialisasi, langkah antisipatif juga telah di lakukan dengan menyebar spanduk/poster hampir di seluruh pelosok desa/kecamatan tentang bahaya penyebaran virus covid-19.
Tak hanya itu, Dinkes juga telah membuka beberapa posko pencegahan di beberapa titik sebagai pintu masuk menuju Buteng.
“Ada 5 posko yang di buat dan sekarang di tambah menjadi 9 posko karena di Lombe dianggap kurang. awalnya dari satu titik menjadi 2. Kami ini sudah maksimal mencegah ini,” ucapnya.
Namun kemudian,. kesulitan yang di hadapi oleh tenaga medis lapangan adalah kurangnya alat pelindung diri (APD). Dengan segala keterbatasannya para petugas medis mereka tetap kerja.
“Mereka di lapangan kadang pakai jas hujan untuk kerja dan berbagai kreatifitas lainnya. Saya pikir ini juga yang harus di pikirkan oleh daerah,” bebernya.
Hal senada diungkapkan oleh kepala RSUD Buteng, dr Karyadi. Ia menuturkan berdasarkan rapat internal di rumah sakit daerah terkait APD masih sangat minim.
“Namun karena panggilan profesi, mau tidak mau, suka tidak suka kita harus kerja. Tapi kami juga harus di pikirkan keselamatannya,” katanya.
Menyinggung APD, Ia mengatakan ketersediannya harus di segerakan mengingat tenaga media di RSUD menolak membantu pasien jika tidak di lengkapi APD.
“Itu namanya bunuh diri kalau tidak ada pelindung,” terangnya.
Salah satu alat yang di butuhkan oleh RSUD itu seperti Ventilator dan APD yang hari ini kian berkurang.
“Dari RSUD sendiri berdasarkan proposal yang di sepakati itu anggaran yang di siapkan sebanyak 4 M lebih . Itu buat APD dan 2 Ventilator yang kian hari sulit di dapatkan mengingat semua daerah butuh alat ini. Olehnya itu kami minta daerah memikirkan ini,” pintanya.
Menangagapi hai itu, Tasman, anggota DPRD Buteng asal PKS langsung merespon keluhan dari petugas medis di lapangan saat rapat koordinasi. Menurutnya APD harus cepat di sediakan, sehingga apapun hasilnya nanti kita akan berbicara kesiapan anggaran yang harus di siapkan.
“Pak Sekda, saya kira yang harus kita lakukan adalah percepat pergeseran anggaran, apalagi sudah banyak turun surat edaran tentang pengalihan anggaran untuk memutus penyebaran wabah ini,” imbuhnya.
Sehingga, Ia mengatakan bahwa ada baiknya pemda melakukan terobosan dengan membongkar APBD Buteng sesuai dengan anggaran yang di butuhkan oleh tenaga medis di lapangan dan rumah sakit daerah sebagai tempat perawatan.
“Kita tidak bisa egois untuk menyediakan APD ini. Anggaranya kita bisa bongkar dari APBD kita. Selain itu, anggaran perjalanan kami (DPRD) bisa juga di bongkar juga, apakah 1 atau 2 kali dan dialihkan untuk itu. Kalau saya hitung itu kurang lebih hanya 1,3 M dan saya yakin semua sepakat,” tegasnya.
Turut hadir dalam rapat koordinasi tersebut Sekretaris daerah, Kosntatinus Bukide, kepala RSUD Buteng dr Karyadi, kepala dinas perhubungan Darmawan Hibali, kepala BAPPEDA Samsudin Pamone, kepala BPBD M. Yusuf, kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah dan kepala dinas kesehatan Kasman. (Adm)
Peliput : Arwin