SATULIS.COM, Buton – Data penerima bantuan sosial penanganan covid-19 di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara (Sultra) dinilai amburadul. Hal ini dapat dilihat dari penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Kementrian Sosial di Desa Kondowa, Kecamatan Pasarwajo yang terkesan asal menyasar keluarga, bahkan tidak tepat sasaran.
Akibat semrawutnya data ini, sejumlah warga di desa itu melayangkan protes. Mereka menyebut, data itu terkesan asal-asalan. Sebab, dalam penyalurannya, ada warga yang mendapatkan bantuan dobel. Terima Program Keluarga Harapan (PKH) serta mendapatkan Bantuan Langsung Tunai Rp 600 ribu.
Selain itu, mereka menyebut, penerima BLT dampak covid-19 ini juga menyasar warga yang telah meninggal dunia. Mereka juga menyesalkan, penerima BLT ini juga diberikan kepada beberapa perangkat desa. Serta warga yang belum menikah di usianya baru dua puluhan tahun.
“Ada penerima PKH ada juga namanya di BLT,” ujar Pule Biloro dengan nada kesal, Jumat (15/5/2020).
Kapala Desa Kondowa, Ruslan tidak menampik soal rancunya data ini. Meski begitu ia mengaku, sebelumnya ia telah melaporkan permasalahan ini di Dinas Sosial Kabupaten Buton agar penerima dobel itu dihilangakan salah satu bantuan yang diterimanya.
Hanya saja, meski telah ia laporkan untuk diverifikasi, namun nama itu ternyata muncul kembali.
“Saya suda masukkan di dinas sosial kemarin. Ada kode merah di arsipnya saya, ada. Saya juga suda sampaikan di rapat kemarin ini kenapa PKH tidak wajib dia dapat. Tapi ternyata dari dinas sosial kita kasi masuk kembali, dia muncul lagi kembali,” ujar dia.
Untuk penerima meninggal dunia, ia menjelaskan nantinya bantuan akan diterima oleh ahli waris. Sementara itu, menanggapi adanya anak muda yang mendapatkan bantuan ini, ia melihat, terpenting dalam bantuan ini adanya perwakilan di dalam kartu keluarga sebagai penerima.
“Yang penting saya lihat didalam KK itu. Anaknya atau bapaknya, atau cucunya yang penting dia satu KK. Kalau saya melihatnya seperti itu,” katanya.
Lanjut, ia mengaku tidak mengetahui seperti apa proses sehingga seseorang mendapatkan bantuan dalam penanganan covid-19 ini. Ia hanya sebatas mengusulkan data yang menurutnya layak mendapatkan bantuan di desa yang ia pimpin. Yakni sebanyak 410 KK.
“Saya tidak tau juga. Saya kemarin hanya mengajukan data 410 KK yang wajib di bantu oleh Pemerintah Kabupaten Buton, atau provinsi samapi di Pusat. Hanya yang keluar munculnya begitu. Dia ambil pertimbangan dari mana.?,” ujarnya. (Adm)