SATULIS.COM, JAKARTA – Kasus penangkapan Ruslan Buton masih menjadi perbincangan hangat. Kritikan tajam datang dari berbagai pihak, terutama mereka yang berada di luar lingkaran istana.
Politisi Partai Demokrat, Rachland Nashidik bahkan melontarkan pernyataan keras. Dia membandingkan kasus Ruslan Buton dengan Harun Masiku.
“Menurut Anda, siapa yang lebih pantas ditangkap: Ruslan Buton atau Harun Masiku?” kata Rachland di akun Twitternya @RachlanNashidik, Minggu (31/5/2020).
Di cuitan lainnya, Rachlan juga membandingkan kehidupan demokrasi Indonesia di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan era Presiden Joko Widodo. Perbedaan mencolok terdapat pada kebebasan rakyat untuk menyatakan pendapat, mengkritik, dan berunjuk rasa.
Di era SBY, setiap warga negara dipersilakan secara bebas untuk menyatakan pendapatnya. Sekalipun pendapat itu menyinggung pemerintah, tidak ada satupun demonstran yang ditangkap.
Sementara di era Presiden Joko Widodo, pemerintah seperti tampak sensitif dengan kritik. Acapkali pengkritik pemerintah langsung dicokok atau digelandang oleh pihak berwajib. Alasannya, makar.
“Cuma minta Jokowi mundur kok dipidana? Cuma bicara, sendiri, tak ada gerakan massa?”ungkap Rachland Nashidik.
Dia lantas menyindir para aktivis yang berjilid-jilid berunjuk rasa di era SBY. Tercatat mulai tahun 2007 hingga 2011, para aktivis lantang meneriakkan tuntutan agar SBY diturunkan. SBY tidak reaktif membungkam demokrasi. Terbukti tidak ada satupun dari demonstran itu yang dipidana.
“Tak ada dari kalian dipidana. SBY pun tak bisa kalian jatuhkan. Ini cuma sendirian minta Jokowi mundur!” sindirnya.
Diketahui, Ruslan Buton yang ditangkap hanya karena menulis surat terbuka untuk meminta Presiden Joko Widodo mundur. Ruslan Buton yang ditangkap di kediamannya di Buton, Sulawesi Tenggara pada Kamis (28/6) lantas dikenai pasal berlapis dengan ancaman hukuman penjara dua hingga enam tahun
Sementara Harun Masiku merupakan buron kasus suap PAW anggota DPR sejak 8 Januari 2020 lalu. Dia diduga terlibat dalam pemberian suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan dalam kasus suap PAW anggota DPR RI. (Adm)
sumber : fajar.co.id