Pasarwajo, SATULIS.COM – Puluhan massa dari Pengurus Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) melakukan unjuk rasa meminta agar Bupati Buton dan DPRD meninjau kembali peraturan pengelolaan Pelabuhan Perikanan Indonesia (PPI) yang ada di Kabupaten Buton.
Koordinator aksi, Ahmad Saruddin mengatakan, sedianya aset daerah memberikan pendapatan asli daerah (PAD), namun PPI tidak memberikan peningkatan PAD. Padahal PAD yang masuk ke kas daerah akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.
“Kami meminta agar Kepala DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan) dicopot dari jabatannya dan DPRD meninjau kembali dan menyusun peraturan pengelolaan PPI Buton,” ujarnya.
Lanjut dia, sesuai peraturan pengelolaan aset daerah sebesar-besarnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian pengelolaannya memanfaatkan aumber daya masyarakat bukan swasta.
Untuk itu, PMII meminta kejaksaan dan kepolisian memeriksa kepala DKP terkait pengelolaan PPI.
Ditempat terpisah, Bupati Buton La Bakry menuturkan, selama ini PPI Buton baik di Kamaru dan Pasarwajo sudah memberikan PAD Sekitar Rp 300 jutaan pertahun.
“Saat ini PPI dikelola swasta dan PAD yang diberikan sekitar Rp 300 jutaan sampai Rp 500 jutaan pertahun,” ujarnya.
Selian itu, lanjut dia, pemerintah daerah sementara menyusun kerjasama dengan pihak perusahaan perikanan nusantara Indonesia untuk mengelola PPI tersebut. Sehingga bisa menghasilkan PAD yang lebib besar lagi.
Dia berharap, akhir tahun ini perjanjian kerja sama tersebur bisa kelar. Sehingga bisa menghasilkan PAD. (adm)
Sumber : Inilahsultra