SATULIS.COM, BAUBAU – Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambangi Kota Baubau, Rabu (26/6). Tim Korsupgah rencananya akan berada di Kota Baubau selama 3 hari (26-28/6) untuk berkoordinasi dengan kepala daerah di wilayah Kepulauan Buton (Kepton).
Di hari pertama kunjungannya, KPK langsung menggelar pertemuan dengan dua kepala daerah, yakni Walikota Baubau AS Tamrin dan Bupati Wakatobi Arhawi. Pertemuan tertutup itu berlangsung selama kurang lebih empat jam (13.15 – 17.25 Wita) di ruang rapat kantor Walikota Baubau.
Usai pertemuan, kepada sejumlah media, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Baubau, Roni Mucthar yang ikut serta mengatakan, dua poin menjadi fokus pembahasan, yakni terkait aset dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Korsupgah KPK membantu Pemkot Baubau dalam hal penertiban aset, baik aset yang ada dalam pengusaan Kota Baubau, maupun aset yang tercatat namun tidak dimiliki Pemkot Baubau. Semoga bisa tuntas secepatnya,” harap Roni.
Hal senada diungkapkan Bupati Wakatobi, Arhawi. Pertemuan membahas kerjasama Pemda dengan KPK terkait aset dan optimalisasi PAD.
“Tadi fokus menjadi pembahasan soal pencatatan aset dan optimalisasi PAD. Ini adalah kerjasama kita. Leadingnya ini ada Organisasi Perangkat Daerah,” kata Arhawi.
Koordinator Korsupgah KPK Aldinsyah Malik Nasution membenarkan. Kata dia, KPK akan membantu Pemda dalam hal proses penyelesaian aset daerah. Baik itu antar daerah maupun dengan perorangan.
“Terkait aset antara Kota Baubau dan Buton, kita besok akan memanggil Buton untuk menyelesaikan masalah aset ini. Sementara untuk aset yang dikuasai oleh pihak yang tidak berhak kami meminta agar segera dikembalikan,” jelas Aldinsyah.
Untuk optimalisasi PAD, KPK menawarkan program teknologi perekam transaksi pada pelaku usaha. “Alat perekam itu kita akan pasang di restoran atau pun tempat usaha lain. Supaya transaksi penjualan itu terkam. Sehingga pungutan pajaknya akan sesuai,” tutup Aldiansyah. (Adm)