SATULIS.COM, JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) membincangkan soal rencana pemekaran wilayah di Papua dan Papua Barat.
Hal tersebut dibicarakan Jokowi saat menerima puluhan tokoh asal Papua dan Papua Barat di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9).
“Terkait pemekaran, jangan banyak-banyak dulu. Tadi tambahan berapa? lima. Saya iya, tetapi mungkin sementara tidak lima dulu. Mungkin kalau enggak dua, tiga [pemekaran]. Ini kan perlu ada kajian,” ujar Jokowi menjawab permintaan tokoh Papua di istana.
Dalam pertemuan itu, Jokowi didampingi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menkopolhukam Wiranto, Mensesneg Pratikno.
Jokowi mengatakan pemekaran wilayah sudah diatur dalam perundang-undangan mengenai tata pelaksanaannya. Namun, sambung mantan Wali Kota Solo itu, salah satu yang diutamakan adalah usulan dari rakyat bukan hanya elite.
“Undang-undang sudah mendukung ke sana, dan saya ingin ada dari bawah usulan itu bukan dari kita,” ujar Jokowi.
Wacana pemekaran itu sebelumnya diungkapkan Ketua rombongan tokoh Papua di istana, Abisai Rollo yang diberi kesempatan berbicara setelah Budi Gunawan membuka pertemuan tersebut.
“Saya perlu sampaikan beberapa hal yang dapat disampaikan oleh rombongan kita. Menjadi catatan penting, pertama kita minta kepada bapak presiden untuk ada pemekaran provinsi lima wilayah adat di Provinsi Papua dan Papua Barat,” ujar Abisai yang juga dikenal sebagai Ketua DPRD Kota Jayapura tersebut.
Secara keseluruhan, ada 10 tuntutan yang dibacakan Abisai untuk diperhatikan Jokowi selaku kepala pemerintahan dan kepala negara. Dalam pertemuan itu sendiri tokoh Papua dan Papua Barat yang hadir mencapai 61 orang, dari jumlah semula 64 orang.
Bagaimana dengan usul pemekaran Provinsi Kepulauan Buton (Kepton). Apakah dapat diwujudkan dalam waktu dekat atau hanya sebatas impian. (Adm)