SATULIS.COM, BAUBAU – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Baubau mengapresiasi langkah Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri (Kejari) Baubau dalam proyek pembangunan titik labuh kapal Yacht.
“Jangan sampai TP4D ingin dijadikan bamper. Soalnya ternyata belum pernah ada anggaran pembuatan dokumen feasibility study (studi kelayakan) dan AMDAL untuk pembangunan tempat tambatan perahu tersebut,” tegas Fajar Ishak, Jumat (13/9/2019).
Secara jantan Fajar Ishak mengakui dalam kasus ini, DPRD Baubau boleh dibilang kecolongan. Dewan beranggapan proyek yang sumber anggarannya dari DAK, pastinya.dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti FS dan AMDAL. Namun setelah dilakukan kroscek, ternyata dokumennya tidak ada.
“Saya pribadi mengakui pada saat pembahasan RAPBD 2019 tidak sempat menelaah rancangan APBD untuk dinas pariwisata. Selain tidak masuk dalam mitra komisi saya, juga waktu yang diberikan untuk menelaah ditingkat komisi hanya satu hari dan ditambah satu hari gabungan komisi. Jadi totalnya hanya 2 hari untuk menelaah dokumen RAPBD sejumlah 7 buku yang sangat tebal,” ungkap Fajar Ishak.
Olehnya itu, Fajar Ishak meminta agar proyek pembangunan titik labuh kapal Yacht tersebut dihentikan terlebih dahulu sembari menunggu kelengkapan dokumen pendukung untuk dilanjutkan kembali.
“Jika ada indikasi kongkalingkong dalam proyek pembangunan titik labuh kapal yacth tersebut, maka sebaiknya pihak Kejaksaan mulai melakukan penyelidikan,” tutup Fajar Ishak. (Adm)