SATULIS.COM, Buton – Dalam rangka melawan pandemi Covid-19 di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara (Sultra) pemerintah setempat telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 33,7 Miliar untuk tiga kegiatan.
Bupati Buton, Drs La Bakry dalam rapat koordinasi (rakor) penanganan COVID-19 Pemerintah se-Provinsi Sultra bersama Gubernur Sultra dan Korsupgah KPK melalui video conference (VC) di Aula Kantor Bupati, Senin (11/05/2020) mengatakan, anggaran yang akan direalisasikan untuk penanganan dan pencegahan virus corona di Buton, dilakukan sesuai arahan Kementerian Keuangan terkait realokasi pemotongan anggaran.
Pertama, penanganan dan pencegahan kesehatan kurang lebih Rp 20,7 Miliar. Kedua, jaring pengaman sosial kurang lebih Rp 7,4 Miliar. Dan ketiga penanganan dampak ekonomi Rp 5,5 Miliar.
Jumlah ini bersumber dari belanja tak terduga sebanyak Rp 22 Miliar lebih dan sisanya sebanyak Rp 9 Miliar lebih berasal dari dua dinas yaitu Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dalam rangka penanganan dan pencegahan COVID-19.
Untuk bidang pencegahan, Gugus Tugas COVID-19 Buton sudah dilakukan sejumlah kegiatan yaitu mendirikan tujuh pos di pintu masuk Buton. Pintu masuk ini dijaga oleh personel gabungan selama 24 jam, untuk memantau warga yang masuk dan berkunjung dari luar daerah.
Selanjutnya, bekerjasama dengan TNI dan Polri melakukan penyemprotan disinfektan secara massal di tempat-tempat umum.
Kemudian, penambahan ruang isolasi di Rumah Sakit, dari satu menjadi enam ruangan, dan menyiapkan tempat karantina mandiri oleh Pemerintah Daerah. Terakhir yang dikarantina adalah puluhan warga Buton yang baru saja pulang dari Pulau Obi, Maluku Utara.
Untuk penanganan dampak ekonomi sudah dilakukan pendataan sejak awal terhadap seluruh pelaku ekonomi baik pedagang, tukang ojek, sopir, nelayan dan petani. Data ini sudah dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi untuk diberikan stimulan. Sehingga kegiatan masyarakat ini tetap berlangsung dengan keterbatasan ditengah pandemi corona ini.
Sedangkan untuk jaring pengaman sosial saat ini sudah ada penambahan 9058 kepala keluarga (KK) penerima bantuan BLT. Masih berkaitan dengan BLT, saat ini juga Kami meminta para kepala desa untuk menunggu data dari Kementerian Sosial untuk menghindari tumpang tindih saat penyalurannya nanti.
Dikatakan, alokasi segera disiapkan. Misalnya sesuai arahan Kementerian Desa terkait pemotongan dana desa untuk anggaran Rp 700 juta dipotong sebesar 25 persen, Rp 800 juta dipotong 30 persen dan diatas Rp 1 Miliar dipotong 35 persen.
“Dengan data yang masuk ini, insya Allah dana desa yang masuk ini tidak akan dipakai semuanya, karena sebagian besar penerima bantuan langsung tunai sudah mendapat bantuan dari Kementerian Sosial,” jelas La Bakry.
Kemudian, masih berkaitan dengan jaring pengaman sosial, Pemda Buton juga sudah menyalurkan bantuan sembako berupa beras sebanyak 20 kilogram kepada 5 ribu lebih kepala keluarga. Ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaga dan memulihkan tekanan inflasi yang begitu besar dirasakan masyarakat ditengah merebaknya Virus Corona.
“Untuk yang lain (bantuan) tetap koordinasi dengan Gubernur dan Kementerian terkait berkaitan dengan tiga program untuk menangani dan mencegah dampak virus corona. Dengan harapan COVID-19 segera berakhir, sehingga alokasi yang kami siapkan ini mudah-mudahan tidak terpakai seluruhnya sesuai dengan kebutuhan,” bebernya. (Adm)