SATULIS.COM, Baubau – Enam pemerintah daerah (Pemda) cakupan wilayah calon Provinsi Kepulauan Buton (Kepton) patut berbangga. Seluruh daerah itu digancar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang tertib.
Hal itu menyusul penyerahan piagam WTP kepada empat daerah, masing-masing Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Utara (Butur), Kabupaten Buton Tengah (Buteng) dan Kabupaten Buton Selatan (Busel), oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Baubau, Nazuar, selaku perwakilan Kementerian Keuangan di daerah, Kamis (22/10/2020) di aula Kantor KPPN Baubau.
“Ini artinya 4 (empat) Kabupaten ini telah dapat menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami,” beber Nazuar.
Sebelumnya penghargaan capaian opini WTP telah diserahkan kepada Kabupaten Wakatobi pada tanggal 9 Oktober 2020 dalam acara Rapat Koordinasi DAK Fisik dan Dana Desa di Wangi Wangi.
Sedangkan untuk Kota Baubau telah diserahkan dalam rangkaian upacara HUT Kota Baubau ke-479 dan Hari Jadi Kota Baubau ke-19 sebagai daerah otonom pada tanggal 17 Oktober 2020.
Dikatakan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah merilis Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Buton, Buton Utara, Buton Tengah dan Buton Selatan pada bulan Juni 2020 lalu.
Penghargaan atas capaian opini WTP tersebut merupakan yang ke-5 kalinya bagi Kota Baubau, ke-7 kalinya bagi Kabupaten Buton, ke-6 kalinya bagi Kabupaten Wakatobi, ke-3 kalinya bagi Kabupaten Buton Utara dan Buton Tengah dan ke-2 kalinya bagi Kabupaten Buton Selatan.
“Salah satu nilai tambah yang diperoleh bagi daerah yang mencapai opini WTP adalah digulirkannya Dana Insentif Daerah (DID) oleh Pemerintah Pusat. Besaran DID yang diperoleh suatu daerah dipengaruhi oleh frekuensi berapa kali daerah tersebut memperoleh opini WTP,” tandasnya.
Pada tahun 2020 ini, Kota Baubau memperoleh alokasi DID Rp 44, 86 miliar, Kabupaten Buton memperoleh DID sebesar RP 61, 07 miliar, Kabupaten Wakatobi Rp 8, 24 miliar Kabupaten Buton Utara Rp 250 juta, Kabupaten Buton Tengah Rp 31,82 miliar dan Kabupaten Buton Selatan Rp 26,31 miliar.
Menurutnya, kualitas informasi dalam LKPD sangat dipengaruhi oleh kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.
Kualitas informasi dalam LKPD sangat dipengaruhi oleh kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern. (Adm)
Peliput : Firman