Jadi Mitra Rare, Pemda Buton Bahas Pemberdayaan Sektor Perikanan

15

SATULIS.COM, BUTON – Mewakili Bupati Buton, Kepala Bappeda Ahmad Mulia, SPt MSi mengikuti diskusi meja bundar jejaring Kepala Daerah Pesisir II yang diselenggarakan oleh Rare, Selasa malam 6 April 2021 pukul 21.00 WITA.

Kepala Bappeda didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Rasmin Rahman, S.Pi MMA. Selain Bupati Buton, kepala daerah pesisir yang juga mewakili Indonesia yaitu Bupati Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, Royke Roring.

Pertemuan secara virtual ini merupakan lanjutan dari Webinar Jejaring Global Kepala Daerah Pesisir I pada November 2020 lalu yang diikuti langsung oleh Bupati, Drs. La Bakry, M.Si. Namun kali ini, orang nomor satu di Buton tersebut berhalangan karena adanya kegiatan yang juga sangat penting di luar daerah sehingga harus mengutus Kepala Bappeda yang didampingi Kadis DKP untuk ikut pada kegiatan berskala internasional ini.

- Advertisement -

Diskusi meja bundar ini dihadiri oleh 12 kepala daerah atau yang mewakili dari 5 Negara yang menjadi mitra kerja Rare yaitu Honduras, Indonesia, Mozambik, Brazil dan Filipina.

Steve Box, Managing Director Fish Forever-Rare menyampakan apresiasi atas komitmen para Bupati/ Walikota dalam memajukan sektor perikanan skala kecil yang berkelanjutan melalui partisipasi pada diskusi meja bundar kedua dalam rangka persiapan peluncuran Jejaring Global Para Kepala Daerah Pesisir.

Lebih lanjut Steve mengungkapkan tujuan utama diskusi meja bundar tersebut yaitu pemberian informasi terkini tentang langkah-langkah tindak lanjut dalam rangka mempersiapkan pembentukan jejaring global kepala daerah pesisir, penyelarasan panduan aksi kepala daerah sebagai bagian jejaring global kepala daerah pesisir, dan persiapan perencaan peluncuran jejaring global kepala daerah pesisir pada bulan Juni 2021.

Bupati yang diwakili Kepala Bappeda Ahmad Mulia, S.Pt., M.Si mengatakan ada beberapa masukan yang disampaikan pada diskusi meja bundar ini, yaitu dalam rangka mendorong perilaku nelayan yang bertanggung jawab, maka perlu adanya kegiatan masyarakat atau kampanye pengelolaan sumber daya alam.

Baca Juga :  Bupati La Bakry Letakkan Batu Pertama pembangunan Mapolsek Wabula

Hal ini sejalan dengan visi misi Bupati Buton dimana dikatakan bahwa pengelolaan sumber daya alam untuk kesejahteraan harus tetap mempertimbangkan keberlanjutannya di masa yang akan datang.

Oleh karena itu, perlu langkah bijaksana karena nelayan telah bekerja cukup lama sehingga kebiasaan mengelola sumber daya alam perikanan/ kelautan sudah menjadi kebiasaan.

Lebih lanjut, Ahmad Mulia mengatakan dalam rangka mendukung daerah perlindungan laut, maka upaya mengakui inisiatif lokal yang merupakan kekuatan suatu daerah/ wilayah sangat penting karena dengan kekuatan budaya atau kearifan lokal maka dapat mempersatukan semua elemen masyarakat tanpa didasari oleh batasan administrasi.

Namun demikian, dikatakannya dalam proses pengelolaan sumber daya alam harus tetap berkoordinasi dengan pemerintah provinsi karena peran dan kewenangan pengeloaan wilayah pesisir telah menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Menurut pihak Rare Indonesia, kegiatan ini hanya salah satu kolaborasi yg sedang berjalan di Kabupaten Buton. Ada banyak kolaborasi antara Rare dan Pemerintah Kabupaten Buton lainnya yang sedang berjalan di tingkat akar rumput dalam sektor kelautan dan perikanan serta pemberdayaan desa pesisir, khususnya di Kecamatan Siotapina dan Kecamatan Lasalimu Selatan.

Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan bagian dari Program Pengelolaan Akses Area Perikanan (PAAP) yang dilaksanakan dengan bimbingan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Kelautan dan Perikanan. PAAP mengupayakan pemberdayaan nelayan kecil yang terlembaga untuk dapat mengelola sebagian ruang laut melalui penyiapan dan implementasi rencana pengelolaan perikanan dan kepatuhan terhadap peraturan Penangkapan ikan yang berkelanjutan.

Selain itu, masih dalam kerangka PAAP, dilakukan juga pendampingan untuk mengintegrasikan kegiatan-kegiatan PAAP ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran dan Pendapatan Desa.

Demikian juga untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan rumah tangga nelayan, program PAAP menyelenggaraan berbagai pelatihan dan memfasilitasi pembentukan kelompok-kelompok simpan pinjam. (Adm)

Komentar
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry