SATULIS.COM, BUTON UTARA – Bupati Buton Utara (Butur), Muhammad Ridwan Zakariah menangapi kreativitas warga yang membuat poling sementara terkait enam calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Butur dengan senda gurau.
“Yang di poling itu kecuali calon bupati, atau calon gubernur hehehe. Kalau Sekda tidak perlu di poling karena itu diseleksi, pimpinan yang menentukan, bukan masyarakat,” pungkas Ridwan Zakariah melalui sambungan teleponnya kemarin.
“Dan saya kira biar 100 ribu dia punya suara kalau tidak memenuhi syarat-syarat teknis tidak bisa juga,” jelasnya.
Meski demikian, Bupati dua periode ini tetap menghargai hasil karya dan kreativitas setiap warga nya.
“Silahkan saja poling, tapi ingat itu tidak mempengaruhi mekanisme dan ketentuan dalam pemilihan Sekda. Silahkan baca di Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen ASN, biar jelas dan tuntas pemahaman kita tentang aturan,” ajak Ridwan.
Ridwan juga mengingatkan tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019, tentang tata cara pengisian jabatan tinggi secara kompetitif dan terbuka di lingkungan instansi pemerintah.
Maka dibukalah kesempatan bagi PNS untuk mendaftarkan diri mengikuti seleksi terbuka kepada Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, bukan melalui jalur poling dari ruang publik.
“Saya kira siapa pun yang poling silahkan saja, tidak perlu dipersoalkan. Tapi berdasarkan ketentuan dan mekanisme aturan, maka dibuka pendaftaran, diumumkan, dan diseleksi sesuai syarat-syarat teknis seorang Sekda,” kata Ridwan.
Ridwan menilai, poling yang berkembang di ruang publik bisa berdampak negatif terhadap pribadi calon pejabat Sekda. Apalagi ketika polingnya tinggi lalu tidak terpilih, bisa jadi beban moril, dari sini bisa menimbulkan ruang polemik sehingga masyarakat bergejolak untuk aksi demo misalnya.
“Itu kan kira-kira ujung atau target nya. Kan kita belum tahu ini kemana arahnya. Saya juga belum melihat poling nya,” ungkap Ridwan.
Selain itu, Ketua KONI Butur ini mengajak masyarakat untuk menyikapi poling yang beredar dengan bijak, jangan sampai masuk pada ranah politik praktis pada akhirnya merugikan semua pihak.
“Dan ini namanya membangun sistem di luar sistem. Bisa-bisa dipolitisir, tapi mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu,” harap Ridwan.
Mantan Kepala Bapedda Provinsi Sultra ini, mengatakan dari enam orang yang sudah ditetapkan, yakni Harmin Hari, Kusman Surya, L.M Karya Jaya Hasan, Agus Pria Budiana, Amaluddin Mochram dan Muhammad Hardhy Muslim.
Meskipun diantara nama tersebut salah satu dari mereka tinggi polingnya tidak akan mampu mempengaruhi keputusan Tim Panitia Seleksi dan Tim Penguji Lelang Jabatan Sekda Butur.
“Kita percayakan saja sama Tim Seleksi, kita nyakin mereka kerja bagus. Ketuanya kan ibu Sekda Provinsi, anggota nya ada dari perguruan tinggi, dari BKD, dan tokoh masyarakat. Inilah yang menentukan, bukan poling,” tutup Ridwan sambil sumbringgah di ujung telpon nya. (Adm)
Peliput : Mus
Editor : Basyarun