Pelantikan 57 Pejabat di Busel “Ilegal”

SATULIS.COM, BUTON SELATAN Pelantikan 57 pejabat pejabat eselon dua, tiga dan empat dilingkup Buton Selatan (Busel) pada 25 Juni 2021 lalu disoal. Pelantikan tersebut diduga tidak mengantongi surat rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Terkait hal itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), La Maiminu, yang coba dikonfirmasi, Rabu (07/07/2021), menolak untuk ditemui.

“Pak kepala badan lagi sibuk katanya, beliau belum bisa diganggu,” ucap salah satu pegawai yang berada di piket kantor BKPSDM.

Sebelumnya, awak media juga sudah pernah berusaha mengkonfirmasi La Maiminu di Kantor nya pada Senin (05/06/2021). Hanya saja, mantan kepala kesbangpol Busel yang pernah viral di medsos karena membawakan honor forkopimda kepada Kepala Pengadilan Negeri (PN) Pasarwajo itu, juga menolak bertemu wartawan. Padahal, konfirmasi La Maiminu sangat dibutuhkan masyarakat maupun perimbangan pemberitaan.

Ketgam : Suasana kantor BKPSDM Kabupaten Busel, Rabu (07/07/2021)

Sikap diam La Maiminu ditanggapi langsung penasehat Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Penyambung Lidah Rakyat (Gempur), La Rizalan SH. Menurutnya, diamnya pihak BKPDSDM dalam kasus tersebut menunjukan sikap ketidak profesionalisme seorang pejabat.

“Ini zamannya transparansi. Kenapa harus didiamkan hal ini. Jika BKPSDM benar, sampaikan sama masyarakat bahwa pelantikan itu sudah sesuai prosedur dan mengantongi rekomendasi dari KASN,” beber Rizal sapaan akrab La Rizalan.

Pada kesempatan itu, dirinya mengaku bakal memproses polemik itu secara hukum. Pasalnya, terdapat indikasi dugaan korupsi apabila pejabat yang dilantik itu benar-benar ilegal.

“Kalau tidak ada rekomendasi dari KASN berarti semua pejabat yang dilantik itu ilegal. Jika ilegal mereka tidak boleh menerima semua bentuk tunjangan jabatan dari negara,” pungkasnya.

Sementara itu ketua KASN pusat, Prof Agus Pramusinto masih belum mau berkomentar banyak terkait hal itu. Namun dirinya mengaku bakal mengkroscek kebenaran kasus itu.

Baca Juga :  DPRD Busel Minta Kehutanan Tindak Tegas Pembalak Liar

“Kami harus cek dulu kebenaran datanya ya,” singkat Prof ketika dikonfirmasi wartawan ini. (Adm)

Peliput : Basyarun

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

IKLAN

Latest Articles